Patris Minta Pemberitaan Terkait Bank Sumselbabel Jangan Terlalu Dibesarkan

  • Whatsapp

patris-yusrian-sh-mh_PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM-Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Asinten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka  Belitung meminta kepada rekan rekan wartawan untuk pemberitaan terkait mantan pejabat Bank Sumselbabel jangan dibesar -besarkan.

Permintaan itu disampaikan Patris kepada wartawan saat amunisinews.com dan majalah forum jakarta menghadap beliau pada Senin (11/10/2016) sekitar pukul 14.30 di kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung komplek Perkantoran Ait Itam Pangkalpinang.

“Saya minta kepada wartawan untuk jangan terlalu membesarkan besarkan berita mengenai Bank Sumselbabel, bukan karena apa, tetapi kan setiap daerah punya Bank sendiri. Bank Sumselbabel itu Bank kita sendiri. Kalau akibat perberitaan itu Bank kita kolep gimana ? Yang rugi kan masyarakat kita sendiri, penilaian masyarakat kan berbeda, yang melakukan korupsi adalah oknum, jadi sekali lagi saya minta untuk jangan dibesar besarkan berita tersebut,” pinta Patris

Diketahui sebelumnya salah seorang mantan pimpinan Bank Sumselbabel ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada Selasa sore (4/10/2016). Pernyataan yang menyatakan bahwa Asfan Fikri Sanaf menjadi tersangka disampaikan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Roy Arlant SH kepada wartawan

“Pemeriksaan dilakukan di ruangan penyidikan Aspidus. Tersangka juga sudah diperiksa dan didampingi tim pengacaranya,“ kata Roy.

Perkara ini menurutnya merupakan perkara  lama yang menjadi tunggakan dan harus diselesaikan. Perkara ini  harus memiliki kepastian hukum dan harus segera selesai.

“Ini perkara lama, baru diselesaikan sekarang.   Penetapan tersangka ini sebagai wujud keseriusan Kejaksaan Tinggi dalam menyidik tunggakan ini,” ucap Roy lagi.

Asfan Fikri Sanaf dijerat oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam perkara ini  penyertaan modal dari Pemprov Bangka Belitung sendiri senilai  Rp 50 Milyar adapun kerugian negara dalam kasus ini disebut-sebut lebih dari Rp 15 Milyar.  Selama ini banyak juga pejabat tertinggi dan tinggi daerah yang sudah menjalani pemeriksaan. Mulai dari Bupati, Walikota, Sekda hingga pihak Badan Penanaman Modal Daerah.(man)

 

Pos terkait