Pekerjaan Bangunan Jembatan Rangka Baja Desa Periangan Kec. Jelai Hulu Terbengkalai

Oleh: Teguh/Tim

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.ID – Pembangunan jembatan di Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diwacanakan dibangun menggunakan rangka baja hingga kini masih terbengkalai. Hal tersebut terungkap dari hasil temuan tim media Amunisi di lapangan pada Selasa (08/02) lalu.

Bacaan Lainnya

Di sekitar lokasi, selain terdapat tumpukan material yang telah berkarat, juga terpampang  papan yang menginformasikan proyek lanjutan pembangunan jembatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (KAL-BAR) tahun anggaran 2021.

Jumadi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Ketapang mengatakan, pekerjaan yang pernah dibangun pada tahun 2019, gagal. Menurutnya Pondasi saja yang hingga kini berdiri. “Di tahun 2021 lalu dianggarkan kembali, namun ironisnya tidak dikerjakan sama sekali. Padahal material sudah disiapkan,” kata Jumadi kepada Tim Media Amunisi.

Saat ditemui di kediamannya, Jumadi kembali menyebutkan kepada Tim Media Amunisi, sangat disayangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan berulangkali dan masuk ketiga kalinya ini, mengapa mesti harus dilanjutkan kembali di tahun ini 2022?

Masih kata Jumadi, bahwa ada indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta adanya kerja sama antara kontraktor proyek dengan salah satu pihak Dinas PUPR Kabupaten Ketapang. “Hal ini sudah jelas menggerogoti keuangan Negara,” katanya.

Lebih jauh diungkap Jumadi, anggaran APBD Kabupaten Ketapang yang sebesar Rp.2.654.804.000 (Dua miliyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) atas pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan rangka baja Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu tahun anggaran 2021 yang terbengkalai, menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat kabupaten Ketapang, Kalbar.

“Harapan saya kepada Pemerintah Pusat, APH (Aparat Penegak Hukum), juga instansi terkait di Kabupaten Ketapang untuk segera melakukan tindakan tegas kepada pelaku pelaksana di lapangan maupun kepada oknum yang sudah merugikan rakyat dan negara untuk segera diproses secara hukum sesuai pasal undang-undang yang berlaku,” tegas Jumadi.

Menurut Jumadi hal tersebut sengaja diungkap agar tidak ada stigma buruk terhadap aparat penegak hukum dalam menangani segala dugaan penyimpangan pada pengelolaan uang negara.

Antonius Suhardi salah satu masyarakat setempat yang sedang melintasi jalan pada saat dikonfirmasi mengatakan, bangunan proyek tidak dilaksanakan dengan bahan material seperti BB besi-besi, batu, dan lainnya untuk digunakan pembangunan jembatan penghubung, hanya memberikan harapan kepada masyarakat dan sebagai pajangan saja di wilayah kecamatan Jelai Hulu, waktu pelaksanaan seharusnya 118 hari kalender, mulai tanggal 03 September 2021 dan harus selesai 29 September 2021, namun ironisnya tak ada satu pancangpun yang ditancapkan, hanya ditelantarkan begitu saja.

“Ini benar-benar mempermainkan keuangan negara, dikarenakan setiap proyek yang sudah dilakukan pelelangan atau yang sudah ditender oleh pemerintah daerah, seharusnya sudah sesuai dengan perlindungan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Antonius.

Setelah melakukan penelusuran informasi di lapangan, tim awak media Amunisi kembali menemui Sarkawi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembangunan jembatan tersebut di ruang kerjanya.

Ketika dipertanyakan tentang pelaksanaan kegiatan proyek alias gagal yang tidak dikerjakan sama sekali, Sarkawi mengatakan bahwa di daerah tersebut tidak bisa dilakukan penanaman tiang pancang jembatan karena banyak batu. “Proyek ini akan dilaksanakan pada tahun depan melalui Anggaran APBD tahun 2022,” ungkap Sarkawi.

Sementara itu Jumadi, merasa heran dengan keterangan dari PPTK. Menurut Jumadi , sudah jelas itu alasan yang tidak masuk akal. “Apapun dalihnya setiap proyek yang sudah diikutkan tender, itu sudah hasil survei sebelumnya,” kata Jumadi.

Lalu pertanyaannya, sambung Jumadi, kemana konsultan yang melakukan survei di bagian lapangan, sedangkan proyek anggaran APBD tahun 2021 yang sudah dilakukan pelelangan dan yang sudah ditender tidak bisa lagi diganggu gugat. Akan tetapi Kabid Bina Marga Kabupaten Ketapang dengan dalih bahwa pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan dengan alasan yang juga tidak masuk akal. “Kok, proyek ini dikerjakan lagi di tahun depan di tempat lokasi yg sama, lalu bagaimana dengan anggaran 2,6 mliayar lebih itu di tahun 2021, dihilangkan begitu saja?” Tegas Jumadi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.