Pelantikan Pejabat di Pemkab Lampung Timur Menuai Protes

  • Whatsapp

Oleh: Nova

LAMPUNG TIMUR, AMUNISINEWS.CO.ID – Hangatnya pemberitaan tentang pelantikan pejabat setruktural  dan fungsional di pemerintah daerah ataupun wilayah pemerintah daerah membuat Kepala Daerah Lampung Timur lupa tentang tata cara berpikir mengenai Jabatan Struktural dan Fungsional. Hal ini membuat masyarakat yang ada di Bumi Tuwah Bepadan menjadi resah.

Pasalnya, dari 87 Pejabat yang dilantik pada hari Rabu (8/9) kemarin, ditemukan beberapa nama yang Fungsional, secara tiba-tiba menjadi Pejabat Struktural Eselon III A. Padahal, menurut UU No 23 Tahun2014, persyaratan menjadi Camat harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan persyaratan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Lampung Timur, M. Ridwan, saat dikonfirmasi soal pelantikan tersebut melalui telepon selulernya mengaku bingung menjawabanya. “Karena yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan dasar pertimbangan itu, Ketua Baperjakat,”  ujar Ridwan, Jum’at ( 10/9).

Menurut Ridawan, kalau membaca penjelasan Sekertaris Daerah (SEKDA), semua sudah memenuhi syarat secara kepangkatan, dan atas dasar permintaan masyarakat setempat. “Sedangkan kalau saya pribadi tidak menjawab soal ini,” tandasnya.

Merujuk pada beberapa jumlah peserta pelantikan yang diduga tidak memenuhi persyaratan Ketua Umum DPP NGO-GMC , Firdaus mengatakan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam UU No 23 Tahun 2014 persyaratan menjadi camat itu harus menguasai teknis pemerintahan, yang bisa dibuktikan dengan Ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan, atau Sertifikat Profesi Kepamongprajaan.

“Ini sangat aneh, peraturan ide-ide tentang Camat tersebut . Kalau dari Jabatan fungsional, maka dia harus menguasai jabatan struktural terlebih dahulu selama 2 tahun.  Itu juga harus sesuai dengan eselon dan melalui tahap-tahapan terlebih dahulu, minimal pernah menjadi rintisan bertugas di Eselon III B terlebih dahulu,” ungkap Firdaus.

Menilai persoalan pelantikan yang diduga memaksa, Ketum DPP NGO-GMC itu mengatakan apakah kepala daerah tidak paham atau pura pura tidak paham Peraturan yang berlaku ?

Menurutnya, di dalam 87 nama yang dilantik kemarin, diduga terdapat salah satu nama Kepala Sekolah yang kita ketahui semua bahwa itu merupakan Jabatan Fungsional dan bukan Struktural. Sedangkan kepala sekolah itu tidak memiliki sertifikat kepamongprajaan atau kelulusan dari IPDN/STPDN,intinya meniti pendidikan sekolah kepamongprajaan.

Sedangkan, lanjut Firdaus, untuk merujuk bahasa yang disampaikan oleh Sekda yang didapat melalui kepala badan BKD kalau itu atas dasar permintaan masyarakat, ini perlu diluruskan. “Karena Camat itu bukan Pejabat Publik yang dipilih oleh masyarakat, namun dipilih oleh pemerintah daerah yang sudah memenuhi persyaratan untuk menduduki satu wilayah kecamatan daerah tersebut,” tandas bang Fir,Sapan akrab ketua NGO GMC.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *