Pembohongan Publik Proyek Siluman Dinas PUTR Kab. Ketapang

Oleh : Tri Teguh/TIM

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.ID – Pekerjaan jembatan rangka baja penghubung Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu Riam kota Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (KAL-BAR) dianggap Proyek siluman alias modus, berkedok korupsi gagal dan jelas tidak dikerjakan sama sekali di tahun 2021 lalu. Dan menjadi pertanyaan besar dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ketapang.

Bacaan Lainnya

Pada tanggal 08 Februari 2022 tim awak media Amunisi melakukan investasi di lapangan dan didapati ada kejanggalan dalam proyek lanjutan tersebut. Beberapa temuan di lapangan, bahwa dana yang dikeluarkan melalui (DAK) Dana Alokasi Khusus Reguler Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dari anggaran APBD tahun 2021 sebesar Rp.2.654.804.000 (Dua Miliyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dimana itu merupakan proyek lanjutan pembangunan jembatan rangka baja Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu Riam Kota yang sebelumnya pernah di tenderkan namun terbengkalai dan terkesan mubajir.

Seperti yang dikatakan Damianus Umai, salah satu masyarakat setempat pada saat berkomunikasi dengan tim Amunisi, pada 08 Februari 2021 lalu mengatakan, “proyek siluman yang tidak jelas tersebut sangat disayangkan. Yang seharusnya sudah dapat dinikmati masyarakat malah menjadi tempat ajang korupsi para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan adanya dugaan indikasi penggelapan uang negara yang sudah sekian tahun hingga sampai tiga kali dianggarkan, hingga ingin dilanjutkan kembali di tahun ini 2022. Proyek yang seharusnya sudah lama terselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat setempat, namun ironisnya malah tidak ada azas manfaatnya,” cetus Damianus.

Lanjut Damianus, “mengapa proyek tersebut dikatakan siluman, sebab nama perusahaan tidak ada tercantum di dalam papan plang bangunan jembatan rangka baja penghubung Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu Riam Kota Ketapang Kalimantan barat, selain itu dari tahun 2019 sudah gagal dikerjakan dan kembali dianggarkan pada tahun 2021 lalu dan sayangnya tidak dikerjakan sama sekali dari batas waktu yang ditentukan, sedangkan pengadaan material sudah siap dan berada di lokasi pekerjaan, serta mirisnya lagi beberapa material seperti besi kawat dan lain sebagainy,  menggunakan besi bekas yang sudah berkarat, serta yang menjadi persoalan kenapa instansi terkait masih ingin menganggarkan proyek yang tempat yang sama di tahun 2022 ini. Dari  proyek ini siapa yang bertanggung jawab, dan ada apa dengan Dinas PUTR Kabupaten Ketapang?” Tanya Damianus Umai.

Hari Rabu, 15 Februari 2022 tim awak media Amunisi mencoba melakukan konfirmasi tanya jawab ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/(PUTR) Kabupaten Ketapang Kalimantan barat (KAL-BAR) kepada Sarkawi selaku PPTK PUTR Bina Marga. Dan ketika dipertanyakan, apakah setiap proyek yang melalui anggaran APBD tahun 2021 diumumkan untuk dilakukan pelelangan kepada setiap perusahaan yang ikut tender ataupun pemenang lelang sebelumnya dan masing-masing melakukan survei di lapangan terlebih dahulu sebelum tayang dan kenapa pekerjaan ini dilakukan oleh perusahaan yang tidak mencantumkan nama CV/PT

Pekerjaan APBD tahun anggaran 2021 lalu tidak dikerjakan sama sekali, yang seharusnya dengan perjalanan waktu pihak Dinas PUTR Kabupaten Ketapang sudah memutus kontrak dan kenapa tidak dilakukan oleh Sarkawi selaku PPTK Bina Marga, bagaimana juga dengan bawasda dan inspektorat apakah sudah melakukan pemeriksaan di lapangan.

“Proyek tersebut dianggarkan pada tahun 2019 sebesar 2,2 miliyar lebih sekian dan tugas bawasda dan inspektorat hanya sekedar pendamping saja dan saya juga ingin mengusulkan kembali di tahun ini dengan anggaran yang lebih dari sebelumnya dikarenakan masih belum mencukupi,” jelas Sarkawi.

Selain pihak PUTR, hadir pula Peja selaku perwakilan dari pihak perusahaan dan pada saat diminta keterangan mengapa proyek tersebut tidak dikerjakan. Peja mengatakan, “dikarenakan di lokasi tersebut terlalu banyak batu dan jika dipaksakan juga tidak akan mungkin terselesaikan,” tutur Peja.

Dan ketika ditanya keanapa tidak ada survei terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang, Peja mengatakan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya, “itu hak dari pemilik perusahaan yang berhak menjawabnya,” ujar Peja.

Jumadi dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM LAKI (Lembaga Anti Korupsi Indonesia) wilayah Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang mengatakan, “kok lucu ya, seharusnya Bawasda dan Inspektorat melakukan penindakan tegas, kok malah hanya sekedar menjadi pendamping saja, dan ini salah satu contoh dari sekian ribu proyek yang selama ini tidak pernah adanya temuan oleh Bawasda dan Inspektorat, sudah jelas proyek tersebut telah merugikan keuangan negara, namun tidak pernah ada tindakan tegas sama sekali, padahal mereka sudah digaji oleh negara untuk melakukan tugas namun tidak ada tindakan hukum secara jelas, dan disitu kuat dugaan adanya kerja sama antara pihak perusahaan dengan PPTK Bina Marga PUTR Kabupaten Ketapang, adapun yang diberikan Bawasda dan Inspektorat hanya sekedar sanksi administrasi saja yang seharusnya tindakan hukum juga berlaku,” tegas Jumadi.

Ditegaskan kembali oleh Jumadi, “saya harap dan meminta kepada para instansi terkait, salah satunya Inspektorat dan Bawasda, baik aparat penegak maupun pemerintah pusat, untuk segera menindak tegas para oknum yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan pasal tentang pengadaan barang dan jasa serta undang-undang yang berlaku, karena sudah lalai serta merugikan keuangan negara serta para pelaku korupsi agar cepat diproses, suapaya tidak ada kesan pembiaran terhadap para oknum-oknum tersebut,” tegas Jumadi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.