Pemda Jangan Asal Gusur Keramba Jaring Apung Milik Masyarakat di Jatiluhur

  • Whatsapp
investigasiketua umum icc-oke
Ketua Umum ICC HR Djoko Sudibyo, SH ketika melakukan investigasi ke lokasi keramba jaring apung di Jatiluhur.

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM– Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat,  berencana akan menghilangkan seluruh keramba jaring apung (KJA) dari perairan Waduk Ir Djuanda (Jatiluhur). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang meminta tak ada lagi jaring apung di Waduk Jatiluhur tersebut.

Alasannya, saat ini kondisi air di waduk sudah sangat memprihatinkan akibat limbah yang tercemar dari kegiatan budidaya ikan itu dan bisa membahayakan turbin pembangkit listrik.

Rencana PJT tersebut mengundang reaksi keras dari  Organisasi Masyarakat Maju Bersama (MBS), yang mempunyai anggota sejumlah lebih kurang 915 orang, dan selama ini memanfaatkan Waduk Jatiluhur dengan cara mengelola KJA,  sampai dengan saat ini.

Anggota MBS meminta untuk dapat terus memanfaatkan Waduk Jatiluhur untuk melakukan pengelolaan KJA.  Masyarakat lokal tersebut merasa keberatan atas upaya pembersihan karena akan mematikan mata pencarian mereka.

Atas rencana pembersihan itu, kemudian Tim dari Indonesia Crisis Center (ICC), lembaga independen yang didirikan oleh Tokoh-tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta dan bergerak dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi,  melakukan survei di lapangan dan menilai  pengelolaan KJA di Waduk Jatiluhur perlu diteruskan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar Waduk Jatiluhur.

“Kami melihat keadaan di sini baik- baik saja. Kami tidak sependapat dengan pelarangan KJA yang diduga telah menyebabkan terganggunya sumber daya air dan sumber listrik,” kata Ketua Umum Indonesia Criris Center (ICC) HR Djoko Sudibyo, SH yang melakukan survei bersama Divisi Hukum Hero Indarto, SH, Jumat pekan lalu.

Dalam surveinya tersebut ICC menemui beberapa petambak yang mengaku sangat resah dengan rencana penggusuran karena keberadaan mereka di perairan itu berdasarkan ijin yang diberikan. Ada lima zona KJA di Jatiluhur dan semua sudah mengikuti peraturan yang ada.

Petambak apung, ada menyebut rencana Pemda dan PJT untuk membangun resort dan water boom serta vila-vila. “Rencananya seperti itu, bahkan sudah ada satu dua vila di bangun di belakang jejeran KJA,” kata  seorang pemandu,

Karena alasan Pemda begitu kuat untuk menggusur KJA, ICC, atas pemberian kuasa dari MBS kemudian menyurati Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi.

Dalam surat Nomor No:  014 / ICC / SRT / II / 2017 tertanggal 16 Februari 2017, ICC menilai KJA masih perlu diberdayakan. Belum ada alasan krusial untuk menggusurnya.

“Kami berpendapat sebaiknya Pemda memberikan kesempatan  MBS yang mempunyai anggota sekitar 915 orang untuk melakukan usaha pengelolaan KJA,  dengan mendapatkan bimbingan tehnis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, PJT II Jatiluhur dan Instansi terkait lainnya dengan cara yang intensif agar apa yang ditakutkan soal pencemaran tidak akan terjadi,” kata Djoko Sudibyo.

Sebaiknya, kata Djoko Sudibyo, Bupati Purwakarta untuk berada di tengah masyarakat guna mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia dengan cara memberdayakan masyarakat, bukan malah untuk mematikan perekonomian masyarakat yang sudah berjalan. “Berikanlah kesempatan kepada masyarakat lokal yang tergabung dalam MBS dapat memanfaatkan Waduk Jatiluhur tersebut bukan malah digusur,” tandasnya.

Memang gerakan pembersihan yang dilakukan oleh  Tim gabungan sejak 2015 lalu dan pada Senin (114/11/2016) membuat masyarakat resah dan akhirnya meminta bantuan ICC untuk melakukan advokasi.

Langkah awal, Tim ICC melakukan penelitian dan meminta ada Pemda untuk bertindak arif bijaksana. “Berikan pembinaan kepada masyarakat kalau waduk ini ingin tertib, bukan menggusurnya,” kata Djoko menandaskan.

Menyangkut pencemaran yang dipermasalahkan, pada tahun 2013 dari pihak Institut Tehnologi Bandung (ITB) telah melakukan riset  yang menyatakan bahwa sampai dengan lebih dari 250 tahun kedepan sejak tahun 2014 tidak  menimbulkan masalah pencemaran terhadap sedimen waduk yang ditimbulkan oleh aktivitas nelayan keramba apung jika dengan penanganan dan perawatan yang benar dan sesuai prosedur.

Untuk hal pendangkalan yang terjadi di bibir pantai, sebaiknya pihak pengelola waduk dapat melakukan penghijauan dengan menanam tanaman dan pohon-pohon keras agar supaya dapat menjaga kekerasan tanah sehingga menghindari tanah longsor masuk ke dalam waduk, hal ini berkaitan dengan dana operasional yang sudah dikenakan kepada setiap pemilik keramba untuk membayar biaya restribusi waduk,  dan perlu ditambahkan juga bahwa 915 orang pemilik keramba ini yang tergabung sebagai anggota Organisasi Masyarakat Maju Bersama (MBS) hanya sebagian kecil dari total keramba yang ada yaitu sekitar 60.000 keramba yang ada di waduk Jatiluhur tersebut.

Menjawab pertanyaan apakah penggusuran tersebut lebih terkait pada rencana pembangunan resort dan water boom, Ketua ICC ini mengaku pernah mendengar dari masyarakat tentang rencana itu.Tapi, katanya,  itu bukan ranahnya untuk menjawab. “Tanya Pemda. Tapi jika benar rencana itu,  sepertinya ada keberpihakan. Dampaknya mamatikan usaha masyarakat. Sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Itu, saya kira solusinya,” katanya.

Kendati demikian terkait informasi bahwa di zona KJA akan dibangun resort dan jembatan yang membentang sebagai penghubung, ICC akan mendalaminya. “Kita lihat apakah rencana  memenuhi aturan,” kilahnya. “Kami akan memantau terus masalah ini, boleh dong kalau kami nantinya mempertanyakan penggusuran itu karena pencemaran apa kepentingan resort?” tanyanya. (tim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait