Pemohon Informasi Laporkan Kadin PU Basel dan Kadiskes Belitung ke KID Babel

  • Whatsapp

img-20170110-wa0028

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM–Herman warga Sungailiat pada Selasa (10/1/2017) yang lalu telah melaporkan Kepala Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung kepada Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung (KID Babel) terkait sengketa permohonan informasi publik yang beberapa bulan yang lalu diajukan permintaan tetapi tidak digubris.

Laporan di antarkan langsung ke kantor Komisi Informasi Daerah (KID) Bangka Belitung yang terletak di lantai tiga (3) Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan laporan tersebut diterima oleh Ketua Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung Riki Permana SIP.

Adapun hal yang menyebabkan Kepala Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Belitung dilaporkan karena kedua Kepala Dinas tersebut tidak bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon padahal sudah diatur dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun  2008.

“Tempohari saya sudah laporkan Kepala Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ke Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung karena kedua Kepala Dinas tersebut diatas tidak bersedia memberikan informasi yang  dimohonkan,” kata Herman kepada amunisinews di sebuah Warung Kopi di Sungailiat Bangka Belitung Selasa (24/1/2017).

“Sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) NOMOR 14 TAHUN 2008, apabila Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, badan publik tersebut bisa dijadikan sengketa informasi melalui Komisi Informasi serta  meminta kepada Komisi Informasi untuk memproses laporan itu sesuai Undang Undang KIP yang berlaku,” katanya Selasa (24/1/2017)

Ketua Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung Riki Permana SIP kepada wartawan berjanji akan memproses laporan pemohon informasi yang masuk.

“Semua laporan yang masuk akan kita proses sesuai hukum dan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan kita di KID Babel sudah ada paniteranya dan akan kita sidangkan secepat mungkin,” papar Riki panggilan akrabnya.

Riki tambahkan lagi, setelah laporan itu diproses di KID Babel, pemohon bisa melaporkan Badan Publik tersebut kepada pihak Tipikor Kepolisian atau Kejaksaan karena diduga proyek yang diminta datanya oleh pemohon tersebut merupakan proyek yang bermasalah.

“Kita sarankan kepada pelapor, setelah laporannya di proses KID Kepulauan Bangka Belitung, pelapor bisa meneruskan laporannya kepada Tipikor Polda atau Kejaksaan karena jika data yang diminta tidak diberikan kepada pemohon, bisa jadi ada dugaan penyalahgunaan dana dalam proyek tersebut. Jika data yang diminta berupa RAB, gambar dan dokumen proyek, itu bukan merupakan rahasia Negara. Yang disebut rahasia Negara adalah data data alutsista meliter dan data data meliter yang lainnya. Badan publik yang diminta wajib memberikan data data yang diminta pemohon, sesuai aturan dan Undang Undang KIP dan jika tidak diberikan akan ada sanksi hukumnya,” tegas Riki lagi Selasa pagi (24/1/2017 di Pangkalpinang.(gery)

Pos terkait