Penyampaian LKPJ Bupati 2021, DPRD Kabupaten Mojokerto Tekankan Percepatan Herd Immunity dan Pemulihan Ekonomi 

Oleh : Titin / ADV

MOJOKERTO, AMUNISINEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto Tahun 2021, Jum’at (1/4/2022), di gedung Graha Wichesa gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ayni zuroh, serta dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Al Barra, jajaran Forkopimda, Kepala OPD serta anggota DPRD Kabuaten Mojokerto.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Mojokerto, yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Rindahwati menyampaikan, meskipun pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto secara umum berjalan sangat baik, namun DPRD Kabupaten Mojokerto memandang perlu untuk memberikan saran agar kedepanya bisa lebih baik.

“Saran ini kami tuangkan dalam bentuk catatan-catatan strategis agar adanya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan kedepan,” katanya.

Rindahwati juga menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Mojokerto telah memenuhi semua aspek.

“Baik itu ditinjau dari yuridis, muatan materi, format dan sistematika penyusunan, LKPJ Bupati ini telah memenuhi semua aspek,” terangnya.

Selanjutnya, jika ditinjau dari RKPD 2021, sebagian besar program kerja pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dapat terselesaikan.

“Sehingga bisa dikatakan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto secara umum berjalan dengan baik,” ujarnya.

Rindahwati juga meminta, kedepan Pemkab Mojokerto bisa melakukan percepatan terbentuknya heard imunnity pada akhir tahun 2022 dan percepatan pemulihan ekonomi.

“Langkah taktis percepatan dan pelayanan vaksinasi booster bagi kelompok rentan perlu dilakukan dan juga pemerintah daerah segera melakukan identifikasi sektor perekonomian terdampak pandemi di seluruh wilayah Mojokerto, dengan kategori sangat terpuruk, terpuruk, mulai bangkit dan normal,” jelasnya.

Pengkategorian tersebut, lanjut Rindahwati, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan identifikasi agar kebijakan bisa tepat sasaran dan efektif.

“Agar sektor perekonomian yang sangat terpuruk bisa diselamatkan dan yang terpuruk dapat dipulihkan, sedangkan sektor yang mulai bangkit bisa diakselerasi dan meningkatkan sektor yang normal,” tegas Rindahwati.

Lebih lanjut, DPRD memberikan rekomendasi agar Pemkab Mojokerto bisa mempertahankan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi di tingkat yang paling rendah, kemudian memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan membuka lapangan pekerjaan serta bisa memprioritaskan belanja APBD tahun 2022 untuk membeli bahan dan produk lokal. Sehingga perekonomian dapat pulih kembali.

Sementara, dalam sambutan Bupati Mojokerto yang diwakili Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyampaikan, guna memenuhi amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka, pada 10 Maret 2022 lalu, pihaknya telah menyampaikan LKPJ Bupati Mojokerto tahun 2021 kepada DPRD Kabupaten Mojokerto, yang secara esensial merupakan laporan hasil implementasi berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran,” kata Wabup.

Kemudian, pada pasal 20 ayat 2 diterangkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, sebagaimana yang dimaksud ayat 1, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategi kepala daerah,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengatakan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala, yang artinya meskipun kita masih dalam kondisi Covid-19 yang berkepanjangan. Hal ini tidak lepas dari tetap terjaganya keharmonisan hubungan dan identitas kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif.

Pos terkait