Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Mojokerto Tahun 2021

Oleh : Titin / Adv

MOJOKERTO, AMUNISINEWS.CO.ID – DPRD Kota Mojokerto gelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota tahun 2021, Selasa (19/4/2022), di ruang rapat gedung DPRD Kota Mojokerto.

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, didampingi Wakil Ketu Sonny Basoeki Rahardjo dan Junaedi Malik. Serta dihadiri Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, Sekdakot, Forkopimda serta para OPD.

Agus Wahjudi Utomo juru bicara DPRD menyampaikan bahwa sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kota Mojokerto No. 10 tahun 2022 tentang rekomendasi atas LKPJ Walikota Mojokerto tahun 2021 ada beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain, terkait bidang pengawasan internal pemerintah daerah, bidang perencanaan daerah dan hukum perlu mengoptimalkan peran dan fungsi inspektorat sebagai aparat pengawas ditengah pemerintah.

“Jadi setiap kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya untuk mencapai tujuannya dalam organisasi. Pendampingan harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengangaran, pelaksanaan dan pengawasan,” jelasnya.

Kemudian, perlu peningkatan kualitas SDM dengan merekrut CPNS yang berkualifikasi auditor. Untuk program kegiatan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu maupun yang putus kontrak, karena rekanan yang wanprestasi harus menjadi atensi Pemkot agar tidak selalu terulang lagi.

“Banyaknya kegiatan fisik kontruksi dalam tiga tahun terakhir ini harus menjadi perhatian khusus Pemkot Mojokerto agar tidak terulang lagi ditahun anggaran berikutnya,” ujar Agus.

Selanjutnya terkait bidang pendidikan, perlu mendorong para guru untuk memperoleh sertifikat peningkatan kompetensi guru, meningkatkan rasio ketersediaan sekolah atau penduduk usia sekolah pendidikan dasar, “Serta mendorong peningkatan agreditasi A untuk sekolah SMP serta mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk komitmen pemkot Mojokerto,” terang Agus.

Kembali disampaikan bahwa saat ini di Kota Mojokerto banyak berdiri lembaga pendidikan agama, seperti taman pendidikan Alqur’an dan diniyah, akan tetapi tidak sedikit dari mereka masih kesulitan menggerakkan operasional pendidikan khususnya lembaga non yayasan atau non pesantren. Begitu juga masih banyak sekolah yang fasilitas pendidikannya belum maksimal, seperti gedung sekolah, ruang kelas atau perpustakaan mengalami kerusakan.

“Pemkot Mojokerto perlu menambah aggaran bentuk bantuan hibah atau penunjang operasional bagi guru TPQ dan diniyah. Serta perlu monitoring berkala terkait kondisi gedung dari tingkat PAUD sampai SMP,” tegas Agus.

Pos terkait