Pergantian Jabatan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Diduga Bakal Bermasalah

  • Whatsapp

IMG-20170707-WA0033

PANGKALPINANG,AMUNISINEWS.COM – Ketua DPRD kota Pangkalpinang yang dijabat Marsahbana infonya akan bergeser kepada rekannya sesama satu partai dari Gerindra, yaitu Ahmad Subari.

Alasannya diduga kuat karena Ketua DPRD Marsahbana ahir ahir ini sakit sakitan terus jadi menyebabkan beberapa pekerjaan di DPRD Kota Pangkalpinang menjadi terhambat.

Tetapi di sisi lain DPRD kota Pangkalpinang sedang dalam sorotan miring serta cercaan  publik kota Pangkalpinang setelah adanya 13 dewan yang terjerat SPPD joki yang sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Namun sangat disayangkan pihak DPRD kota Pangkalpinang terutama 13 anggota dewan tersebut sampai saat ini lebih memilih tutup mulut ketimbang meluruskan kepada publik.

Seperti salah satu calon yang diinfokan untuk menggantikan posisi Ketua DPRD adalah rekan satu partai yaitu Achmad Subari.
Sementara Ahmad Subari sampai saat ini juga masih bungkam alias tutup mulut, berkali kali di telepon dan di sms oleh amunisinews tetap tidak menjawab. Padahal masyarakat Kota Pangkalpinang harus yakin, apakah Ahmad Subari ini ada kaitannya dengan SPPD Joki yang disidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang selaku penyidik sudah mengetahui adanya bakal pergantian ketua DPRD itu. Namun dikatakan oleh Kasi intelijen Hendi Arifin itu semua tak ada sangkut paut dengan kepentingan penyidikan yang sedang terus berlangsung.

“Hukum jangan disangkut paut dengan kepentingan politik. Penyidikan sedang jalan terus,” kata Hendi kepada wartawan kemarin sore.

Hendi tegaskan pihaknya tetap memanggil 13 anggota dewan yang terlibat SPPD joki tersebut.
Kepentinga pemanggilan tersebut tak lain adalah untuk bersaksi atas tersangka Budi Wahyudi.

“Demi kepentingan hukum, apapun jabatan 13 anggota DPRD itu bila penyidik membutuhkan keteranganya selaku saksi harus dipanggil. Mereka tetap kita panggil untuk diperiksa sesuai kepentingan penyidikan,” tegasnya lagi.

Desakan publik agar adanya kepastian hukum secara cepat demi sterilnya  persoalan hukum  dalam  proses pergantian jabatan ketua DPRD nantinya.

Diharapkan juga nantinya pejabat DPRD yang duduk nantinya tidak pusing dengan ‘gangguan’ namun sudah bisa bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat dan pembangunan.

Hendi dengan enteng menjawab proses hukum terus berjalan namun sampai saat ini belum ada penetapan tersangka.

“Baru saksi saja, tetapi potensi ditingkatkan status nanti (tersangka.red) bisa terjadi tergantung fakta yang diperoleh penyidik,” sebutnya..(herman)

Pos terkait