‘Perlindungan’ Hukum Terhadap Hotel- Hotel Pelanggar Hak Cipta di Bali Akhirnya Rontok

  • Whatsapp

Praperadilan PT Nonbar Terhadap Polda Bali Dikabulkan

 

wilmar-
Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH

DENPASAR, AMUNISINEWS.COM – Pengadilan Negeri  (PN) Denpasar, Bali dalam sidang Kamis (23/3) mengabulkan gugatan praperadilan PT Nonbar terhadap Polda Bali. Dalam putusannnya Hakim Esthar Oktavi SH, MH menyebut penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) laporan PT Nonbar tidak sah.

“Secara hukum, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S. Tap/43.a/XI/2015/ Ditkrimsus jo surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/43.c/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tidak sah,”  kata Hakim Esthar.

Hakim juga memerintahkan kepada penyidik Krimsus Polda Bali untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan pelanggaran tindak pidana Hak Cipta berupa konten siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagaimana laporan Polisi No. LP/419/VIII/2014/BALI/SPKT tanggal 15 Agustus 2014.

Putusan hakim ini mendapat apresiasi dari Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH, pengacara PT Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar . “Putusan ini sangat penting karena merontokkan ‘perlindungan’ hukum bagi hotel-hotel pelanggar Hak Cipta di Bali,” kata Wilmar kepada Amunisinews.com dan Deteksionline, Kamis (23/3) malam.

Laporan PT Nonbar terhadap sejumlah hotel di Bali memang mendapat tantangan luar biasa. Tak terkecuali, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menyebut PT Nonbar melakukan pemerasan terhadap hotel.

Pernyataan Wagub dinilai oleh Wilmar R Sitorus, sebagai pihak yang buta hukum, sekaligus contoh dari pejabat yang tanpa etika berani  mengangkangi Surat Edaran Kapolri (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (hate speech), yang  dikeluarkan pada 8 Oktober lalu. “Sekarang kasusnya harus dibuka kembali kami pertimbangkan untuk membuat laporan ke Bareskrim Polri,” ucap Wilmar.

Seperti diketahui, PT Nonbar selaku anak perusahaan PT ISM ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan mulai dari sosialisasi, memasarkan, mengawasi, dan sebagainya. Setelah perhelatan world cup selesai, PT Nonbar menginventarisir hotel, vila, kafe atau tempat-tempat usaha yang tertangkap menayangkan world cup tanpa izin dari PT ISM/Nonbar. Kemudian PT Nonbar melayangkan surat somasi atau teguran kepada yang tertangkap melanggar.

Beberapa hotel, kafé, dan tempat komersil yang disomasi sepakat untuk memilih jalan damai sebelum PT Nonbar melapor ke polisi atau menggugat secara perdata via peradilan tata niaga, sejumlah hotel lainnya melakukan perlawanan.

Setelah PT Nonbar melapor ke polisi antara lain ke Polda Bali, ujar Wilmar, masih ada beberapa terlapor yang meminta berdamai dengan membayar konvensasi atas kerugian yang dialami PT ISM. “Kami tegaskan lagi bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan PT Nonbar adalah untuk kepentingan PT ISM,” katanya. “Apakah itu pemerasan?” tanyanya.

Kemudian, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan setelah selama satu tahun penyidik menerima LP. “Padahal fakta ini sudah menyimpang dari Perkap 14/2002,” terangnya. “Penyidikan selalu berjalan di tempat dan berkembang isu SP-3,” tandasnya lagi.

Kerena penyidikan sudah tidak wajar, PT Nonbar lapor ke Propam Mabes Polri. Gelar perkara di Polda Bali sudah berulang kali. Terakhir pada Oktober 2015. Terungkap penyidikan sarat intervensi dari PHRI dengan berbagai cara. Terakhir dilakukan seminar di Inna Hotel Bali.

Pada seminar inilah Wagub Bali Sudikerta serta merta mengatakan ada pemerasan dan mengajak seluruh hotel di Bali sepakat untuk menggugat.

 

Kasus di- SP-3

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Nonbar melaporkan puluhan hotel yang tersebar di wilayah hukum Polda Jogyakarta, Polda Jateng, Polda Bali dan Polda NTB. Laporan Nonbar di Polda-Polda selain Polda Bali, berjalan dan bahkan sudah ada GM sebuah hotel yang divonis karena bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Tapi di Polda Bali, laporan dihentikan dan tidak berjalan.

Dasar penghentian penyidikan karena penyidik menilai  peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana. Ini sangat berbeda dengan penanganan di Polda DIJ, diputus oleh majelis hakim PN Sleman. Hakim antara lain menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa lisensi hak siar tayangan Piala Dunia 2014 Brasil..

Menjadi pertanyaan  mengapa di Polda Bali prosesnya  mandek. “Begini ceritanya. Pada 26 September 201 lalu, para terlapor didampingi pengurus PHRI bertemu Wadir Krimsus Polda Bali. Wadir menerangkan kepada terlapor bahwa legal standing pelapor tak jelas. Begitu juga Kanit IV Subdit I Ditkrimsus Kompol Nandang Irwanto, SH, MH berpendapat legal standing atau dasar hukum pelapor belum jelas,” ucap Wilmar Sitorus.

Padahal, saksi ahli dari Ditjen Haki, yang dimintai keterangan Polda Bali sebanyak tiga kali menerangkan bahwa pelapor telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk melaporkan perkara pelanggaran hak cipta ini. “Keterangan saksi ahli ini mereka tabrak seenaknya demi memenuhi hasrat PHRI,” tegas Wilmar Rizal Sitorus.

Kemudian, pada tanggal 5 Mei 2015 Polda Bali gelar perkara, Kompol Nandang kembali menyatakan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT Nonbar belum ada peraturan pelaksanannya sehingga tidak mempunyai akibat kepada pihak ketiga. “Ini juga bertentangan dengan pendapat saksi ahli,” kata Wilmar kembali menegaskan.

Sampai sebelas bulan sejak kasus dilaporkan, penyidik belum meningkatkan kasus kepenyidikan sehingga PT Nonbar bersurat ke Kapolda Bali. Surat yang dikirim mendapat respon karena kemudian Kompol Nandang kembali memeriksa saksi ahli dari Dirjen Haki. Kesimpulannya, perjanjian lisensi sah dan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Setelah Dirkrimsus diganti, 10 laporan polisi yang dilaporkan PT Nonbar tidak berjalan alias dihentikan. Penyidik seperti takut memeriksa terlapor dan melakukan penyitaan. “Inilah yang kami sebut sarat intervensi,” kilah Wilmar Sitorus.

Bahwa penyidik Polda Bali diduga terintervensi, katanya, karena sebagai pembanding berkas penyidikan yang sama di Polda DIY Yogjakarta dinyatakan P-21. “Ada yurisprudensi-nya kok,” katanya berulang.

Selanjutnya, pada 29 Oktober 2015 diadakan gelar perkara dihadiri pihak-pihak, termasuk diduga  ‘penyusupan’ oleh PHRI yang oleh penyidik dikatakan hanya  untuk monitoring. Dalam gelar perkara itu, kata Wilmar,  penyidik hanya membisu manakala dipaparkan soal yurisprudensi.

Tanggal 18 November 2015 PHRI adakan seminar mencari Solusi Terhadap Implementasi UU HAKI yang Meresahkan Dunia Pariwisata. Diduga, ujung dari seminar tersebut dan dugaan intervensi, penyidik mengeluarkan surat SP-3 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. “Pada keterangan nomor 2 diktum disebutkan hasil gelar perkara tanggal 19 Nopember 2015  dengan keputusan SP-3 kami tidak diundang. Jelas ini akal-akalan,’ tegas Wilmar.

Padahal kasus tersebut merupakan murni tindak pidana karena PT ISM memperoleh lisensi hak cipta dengan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA di Zurich, Swiss. PT  ISM membayar kepada FIFA sebesar Rp.832 miliar.

Kini, SP-3 dianggap tidak sah dan kasus yang sudah berlarut ini akan dibuka kembali. Penyidik diharapkan dapat menjalankan fungsi sesuai Program Promoter Kapolri. Polri harus Profesional, Moderen dan Terpercaya. Bisakah? (lis/dra)

Pos terkait