Pertajam Pengkotakan Etnis, Marga Tionghoa Tolak Permenkumham No.35/2015

  • Whatsapp
Menkumham

oleh Sudijanto

david herman jaya
David Herman Jaya, Ketua Umum PSMTI

AMUNISINEWS.COM, Jakarta- Kementerian Hukum dan HAM  sekitar Oktober 2015 lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 tahun 2015. Peraturan tersebut berisi Tentang Tatacara Penegasan Status  Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan.

Keluarnya Permenkunham tersebut mendapat reaksi keras dari Pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PP PSMTI).  Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, tertanggal 22 Februari 2016 lalu, PP PSMTI menyatakan menolak Permenkumham tersebut.

Ketua Umum PP PSMTI, David Herman Jaya yang dihubungi Amunisi, Kamis (10/3) mengatakan ada tiga aspek yang menjadi dasar penolakan marga Tionghoa, antara lain aspek peraturan perundang-undangan, aspek sosial, dan aspek hukum. “Tiga aspek tersebut, menjadi dasar penolakan kami atas keluarnya Permenkumham tersebut,” tegas David Herman Wijaya.

David Herman Jaya yang dalam keterangannya didampingi Sekjen Prof Philip K.W mengurai dari sisi aspek pertama, peraturan perundang-undangan, dia menilai Permenkumham ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, bertentangan dengan UUD 1945, Keppres  No. 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia, Inpres No.4 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Bukti Kewarganegaraan Indonesia,  UU No, 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No, 23 tahun 2006 Juncto UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No, 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan RAS.

“Pada UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih jauh ditegaskan lagi bahwa hanya mengenal Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, tidak ada yang menyebut warga negara Indonesia keturunan asing,” urai David Herman Jaya.

Aspek Hukum

Mengenai aspek hukum, Ketua Umum PP PSMTI ini menegaskan bahwa dalam UUD 1945 negara menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan HAM.
“Nah, secara hirarki, aspek perundangan yang saya sebut tadi, seperti UU, Kepres dan Inpres berada di atas Permen. Pada Pasal 1 Permenkumham tersebut menyatakan pemohon adalah WNI keturunan asing, yang lahir dan bertempat tinggal turun temurun di Indonesia, tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dari manapun,”

Di sinilah rancunya, kata David Herman Jaya, bahwa pasal 1 Permenkumham tersebut bagaimana bisa ‘pemohon’ disebut ‘Warga Negara Indonesia keturunan asing’ sudah disebut sebagai WNI. Tentu sudah jelas mempunyai kewarganegaran Indonesia dan sudah pasti memiliki dokumen kewarganegaran seperti akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. “Hal ini mohon menjadi perhatian,” tegas David Herman.

Kemudian, David Herman Jaya juga menyoroti soal kalimat ‘tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dari negara manapun’, kalimat ini dinilainya tidak jelas dan menimbulkan banyak penafsiran dan argumen. “Dalam Permenkumham tersebut tidak dijelaskan apa yang disebut dan dimaksud sebagai dokumen kewarganegaraan, sehingga muncul penafsiran yaitu dokumen berupa paspor, akta kelahiran, KTP atau KK?” ujarnya bertanya.

Kerena itu, dengan tegas David Herman Jaya menyebut Permenkumham tersebut menimbulkan pertentangan antara makna hukum dari kata ‘Warga Negara Indonesia Keturunan Asing’ yang dikacaukan makna hukum dari kata ‘Dokumen Kewarganegaraan’, yang sebenarnya secara substansi merupakan dua hal yang sangat berbeda.Yaitu menurut hukum yang dinamakan ‘Keturunan Asing’ adalah warga negara yang lahir di negara lain atau warga negara yang dilahirkan oleh orang tua yang bukan WNI.

Selain itu, tegasnya, Permenkumham ini juga menimbulkan polemik dan persepsi di kalangan etnis Tionghoa. “Nah, apakah melalui Permenkumham tersebut pemerintah ingin memberlakukan kembali Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa?” tuturnya bertanya.

Aspek Sosial

Sementara itu, bila dicermati dari sisi aspek sosial, PP PSMTI menilai Permenkumham tersebut seperti upaya pengkotak-kotakan golongan etnis kependudukan berdasarkan ras dan etnis, yang secara hukum sebenarnya sudah dihapus berdasarkan ketentuan perundangan.

Terbitnya Permenkumham ini, justeru dinilai memberikan stigma pendiskriminasian ras, etnis dan golongan tertentu secara konkret dan final dari Bangsa Indonesia yang dapat membuat tirani antara sesama etnis dan golongan.”Bila Permenkumkan tersebut tak dibatalkan dikawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan potensi perpecahan karena adanya stigma diskriminasi yang bertentangan dengan azas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sesuai UU Penghapusan Diskrininasi Ras dan Etnis,” tegas David Herman.

Permenkumham tersebut bertentangan dengan jiwa reformasi nawacita Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, yang salah satu poinnya adalah untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia yang satu di antaranya memperlebar ruang dialog antar warga.

Surat penolakan PP PSMTI yang dikirim ke Menkumham tersebut ditembuskan ke Presiden RI, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Mendagri, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Sayangnya, Permenkumham tersebut diterima oleh PP PSMTI tiga bulan setelah diberlakukan sehingga pupus harapan untuk melakukan uji materi.

Pos terkait