Posko ACTA Tindaklanjuti Laporan Kecurangan Pemilu DKI Jakarta

  • Whatsapp
IMG-20170212-WA0009
Selebaran gelap bertujuan kampanye hitam untuk mejatuhkan pasangan Anies-Sandy

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM: Mengantisipasi kecurangan Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017) mendatang, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) membuka posko pelaporan kecurangan.

Posko dibuka di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Jakarta Pusat, yang juga markas ACTA.

Dalam keterangan resminya, kemarin, Wakil Ketua ACTA Herdiansyah mengatakan ACTA akan menindaklanjuti laporan yang diterima ke aparat penegak hukum.

“Pada hari H, kami akan siap menindaklanjuti Iaporan masyarakat di 6 wilayah Kota/Kabupaten DKI Jakarta. Kami akan  proaktif dalam saat menerima laporan,” ujar Herdiansyah didampingi Sekjen ACTA Jamal Yamani dan pengurus teras lainnya.

Menurutnya, ACTA merasa berkepentingan untuk kesuksesan Pilgub DKI Jakarta. “Harus dipastikan bahwa pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan bermartabat, dalam artian tidak diwarnai intervensi kekuasaan, jujur dan adil,” ungkapnya.

Terkait masalah tersebut,  ACTA juga mengeluarkan beberapa maklumat. Di antaranya, kepada warga DKI Jakarta, mereka menyerukan untuk tidak menyebarkan berita bohong (hoax). Namun juga jangan takut, jangan ragu, dan jangan malas menyebarkan infomasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika menemukan indikasi pelanggaran hukum di Iapangan, segera kumpulkan bukti dan saksi awal, dokumentasikan, lalu laporkan ke penegak hukum terdekat,” kata Herdiansyah.

Temuan, katanya, bisa juga dilaporkan ke 0811870274. “Laporan  kami tindaklanjuti ke penegak hukum. Jangan hanya mengumumkan di medsos karena tidak akan ditindaklanjuti secara hukum,” imbuh Herdiansyah.

Sementara,  kepada penegak hukum, ACTA meminta agar bertindak sesuai dengan wewenang dan tidak bertentangan dengan hukum.

“Perlu digarisbawahi bahwa siapapun berhak untuk mengawasi pelaksanaan pencoblosan sampai dengan penghitungan di tiap tingkatan, selama dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya..

Menurut Herdiansyah, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu harus dipandang secara positip yang bisa mempermudah kerja penegak hukum dalam mengawal demokrasi.

“Kepada penyelenggara pemilu, kamicmengingatkan agar tetap netral. Sebab jika tidak, bukan hanya bisa memicu kericuhan, tapi juga merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum pidana,” tegasnya lagi.

Sememtara penyelenggara Pemilu juga harus teliti dalam menerima Iaporan dan informasi Iaporan adanya pelanggaran. Jangan terlalu reaktif menyebutkan informasi pelanggaran sebagai hoax tanpa terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi Iaporan tersebut. (tim/dra)

 

Pos terkait