Prihatin Dengan Pelaporan Terhadap Aktivis, ACTA Ajukan Uji Materiil Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

  • Whatsapp

habiburakhman- perkara

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-Prihatin dengan nasib sejumlah aktivis yang menyampaikan kritik, justeru dilaporkan menyebar ujaran kebencian di media sosial, mendorong Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengajukan uji materil Materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi  setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Kami tidak menuntut Pasal 28 ayat (2) UU ITE dihapuskan seluruhnya, namun kami hanya meminta istilah ‘antargolongan’ dihilangkan. Istilah tersebut sangat luas dan tidak jelas batasannya secara ilmiah. Tidak ada juga definisi antargolongan dalam UU ITE.

Karena ketidakjelasan definisi ‘antargolongan’  tersebut setiap bentuk penyebaran informasi yang dianggap menyerang pihak lain bisa dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena menyebarkan kebencian terhadap golongan pihak lain tersebut,” ujar pembina ACTA Habiburakhman, SH, MH.

Contohnya, katanya,  dalam kasus Dandhi Dwi Laksono, status dia di Facebook sama sekali tidak menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras, namun bisa saja dia dituduh menimbulkan kebencian kepada golongan penguasa atau golongan partai tertentu. Contoh lain adalah seorang penulis buku yang dilaporkan karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap keturunan PKI.
“Ancaman hukuman terhadap mereka  cukup tinggi yakni 6 tahun penjara. Padahal, pasal 28 ayat (2) UU ITE seharusnya hanya mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

Kebencian berdasarkan  golongan yang tidak jelas batasnya itu berbeda derajat merusaknnya dengan kebencian terhadap Suku dan Ras yang merupakan identitas kodrati setiap orang, atau identitas agama yang merupakan keyakinan dasar setiap orang,” tegas Habib.

Karenanya pasal yang mengatur timbulnya kebencian berdasarkan  golongan tidak dapat disatukan dengan pasal yang mengatur timbulnya kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras yang ancamannya di atas 5 tahun. “Kebencian berdasar golongan cukup diatur di pasal fitnah dan pencemaran nama baik biasa yaitu 310 KUHP yang anacaman hukumannya hanya 9 bulan,” ujarnya. (dra)

 

 

Pos terkait