PT DCM KSO dan PT.Trifa Abadi Rusak Linkungan dan Merugikan Keuangan Negara

  • Whatsapp

Oleh: Teguh

Ketapang, Amunisi – Sandi aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aktivis Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (AMPUH) menilai proyek pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat yang dikerjakan oleh PT DCM KSO dan PT Trifa Abadi terindikasi merusak lingkungan.

“Proyek pembangunan jalan yang dibiayai oleh sumber dana SBSN 2020, dengan nilai Rp.102.036.856.000,00 (Seratus dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) terindikasi merusak lingkungan,” ungkap Sandi kepada Amunisi, Sabtu (09/10/2021).

Sebab, lanjut Sandi, adanya pengambilan tanah uruk galian c di pinggir kiri-kanan jalan serta mengeruk (tanah) tepatnya di bagian tiang listrik. “Bahkan seperti danau di samping jalan yang sedang dilakukan kegiatan,” katanya.

Menurut Aktivis AMPUH itu, pekerjaan Proyek Nasional Jalan Provinsi Sungai Kelik-Siduk yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Damai Citra Mandiri (DCM) KSO PT. Trifa Abadi konsultan PT.Portal Engineering Perkasa dalam masa pekerjaan baru berjalan 30%.

“Dalam hal kerusakan lingkungan lainnya yang diakibatkan dua Perusahaan PT.Trifa Abadi dan PT.Damai Citra Mandiri (DCM) tempat pengambilan cuary tanah uruk dan cuary batu galian c salah satunya dilakukan perusahaan tersebut yang ada 12 titik, diantaranya di Desa Sungai Kelik Dusun tanah merah, Dusun Nekdoyan, Dusun Kecurap, Desa Laman Satong Dusun Manjau, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU) Kabupaten Ketapang Kalimantan (KAL-BAR), tidak sesuai cuary yang ditetapkan dari PPK,” papar Sandi.

Selain itu, Sandi menyebutkan masyarakat kurang memahami dari kerusakan lingkungan. “Kita yang mengertilah seharusnya segera mengambil tindakan tegas kepada perusahaan tersebut yang telah merusak lingkungan demi meraup keuntungan pribadi yang begitu banyak, sehingga tanpa memikirkan orang lain serta dampaknya,” tegas Sandi.

Lebih jauh dituturkan Sandi, dari hasil investigasi di lapangan, Ismail selaku perwakilan perusahaan mengatakan, bahwa ia mengelak cuary tanah dibeli dari masyarakat, dan ia tidak berani mengeluarkan ijin. “Saat dikonfirmasi, Ismail tidak pernah menjawab serta tidak pernah menunjukkan perijinan mereka, maka hal tersebut membuat adanya dugaan mereka sudah jelas terbukti tidak mengantongi izin,” katanya.

Diakui Sandi, LSM AMPUH telah melayangkan surat somasi sebanyak 3 X namun tidak pernah dijawab. Hal ini juga sempat dibicarakan H.Fendi di saat menghubungi Ismail melalui telepon seluler, dan Ismail membenarkan tidak pernah menanggapi perihal tersebut, serta H.Fendi jelas mengatakan (kepada Ismail-Red,) jangan membawa-bawa dirinya di dalam persoalan tersebut. Apabila berkelanjutan dan ia dilibatkan maka H. Fendi tidak akan segan-segan mengabil tindakan tegas dan membuka secara terang-terangan dari hal yang sebelum terjadi dari apa yang sudah ditutup-tutupi.

Sandi mengatakan, sampai saat ini legalitas Perusahaan PT.DCM dan PT.Trifa Abadi tidak jelas, serta tidak pernah ada masuk laporan mereka kepada Dinas terkait. Dan kedua perusahaan tersebut cuary ta 5 88ah uruk dan cuary batu itu masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang telah menggarap hutan tersebut tanpa ijin.

“Dan pengambilan cuary batu juga dilakukan di area perbukitan/pergunungan wilayah HCP yang tepatnya dilakukan di Dusun Manjau salah satunya,” terang Sandi.
Menurut Sandi, pengawasan H.Fendi dan belum optimal. “Selain ia selaku penanggung jawab PT.Trifa Abadi, saya katakan juga bahwa PT.Trifa sudah membayarkan pajak 400 jutaan lebih sekian, berdasarkan keterangan Dinas Perpajakan,” jelasnya.

Dari bagian pengawas di lapangan konsultan PT.Engenering Perkasa bahwa penanggung jawab PT.Trifa Abadi, ya H.Fendi dan PT.DCM penanggung jawab di lapangan yaitu Ismail.
Sementara itu Ismail ketika dikonfirmasi, di lapangan mengatakan, ia sekedar menjalankan tugas, serta tidak mengakui berapa banyak dan dimana saja titik cuary tanah uruk dan cuary batu mereka. Namun pada akhirnya ia mengakui hanya memiliki 2 ijin cuary di kilometer 20 yang masuk ke dalam sawit.

Menurut Sandi kerugian negara yang disebabkan PT.DCM salah satunya ialah tiada laporan ijin lingkungan, baik cuary batu dan cuary tanah uruk galian c serta tidak pernah melaporkan kegiatan ke Dinas terkait PERKIM-LH Kabupaten Ketapang, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Edo, Seksi Pengaduan.

Selain itu, kata Sandi, sejak tahun 2018 hingga saat ini, PT. DCM tidak membayar pajak ke Dinas Perpajakan sama sekali. “Dari total kerugian negara diperkirakan Rp 4 miliyar lebih sekian berdasarkan keterangan Marlina dari Dinas perpajakan yang disaksikan Kabid kantor Dinas perpajakan pada saat dikonfirmasi 7 Oktober 2021 lalu,” ungkap Aktivis LSM AMPUH.

Di dalam hal ini dinas perpajakan akan menuntut kerugian yang dilakukan oleh pihak PT.DCM. Ditegaskan oleh Kabid kantor Dinas perpajakan, pihaknya akan melakukan pemungutan pajak tersebut secepatnya.


Pada Rabu (06/10/2021) lalu, ketika media Amunisi melakukan konfirmasi kepada Herman selaku PPK TNT Provinsi Kalimantan Barat, melalui telepon seluler, ia menjanjikan akan bertemu, karena kebetulan sedang berada di Kabupaten Ketapang. Sayangnya hingga berita ini diturunkan janji tersebut tidak dipenuhinya sehingga yang bersangkutan tidak memberi keterangan perihal apa yang dikonfirmasi Amunisi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *