Rapat Paripurna DPRD Kab. Mojokerto Penyampaian Pandangan Umum Fraksi- Fraksi

Oleh: Titin

MOJOKERTO, AMUNISINEWS.CO.ID- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda Penyampaian pandangan umum fraksi –fraksi terhadap raperda tentang restribusi, persetujuan bagunan gedung dan raperda tentang restribusi penggunaan tenaga kerja asing serta Pendapat Bupati terhadap raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan Raperda perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, di ruang rapat “GRAHA WICHESA” gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ayni Zuroh didampingi Wakil Ketua H. Soebandi dan H. Sholeh. Serta dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Jajaran Forkopimda, Kepala OPD serta anggota DPRD.

Penyampaian Pandangan umum fraksi PKB terhadap raperda tentang restribusi penggunaan tenaga kerja asing, menanyakan dasar penyusunan raperda penggunaan tenaga kerja asing.

“Apa yang menjadi kerangka berpikir filosofis, sosiologis dan yuridis berkenaan dengan konteks pengaturan restribusi penggunaan tenaga asing, mohon dijelaskan,” kata perwakilan fraksi PKB.

Kemudian, Pandangan umum Fraksi PDI-P mengenai satuan besaran untuk penarikan restribusi dalam bangunan gedung dan restribusi penggunaan tenaga kerja asing, memakai rumusan apa sedangkan dalam rincian tidak membuat besaran tersebut.

“Mohon penjelasan dan peran serta apa yang dilakukan Pemkab Mojokerto dalam perlindungan tenaga kerja asing. Serta syarat sebagai calon sebelum menjadi tenaga kerja asing, dan apa yang dilakukan pada saat terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan tenaga asing terhadap karyawan lokal sampai terjadi ancaman pemecatan atau PHK,” ujar perwakilan dari fraksi PDI-P.

Sementara, dari Fraksi Golkar menanyakan beberapa hal anatara lain, sejauh mana capaian wajib restribusi kepada orang pribumi atau badan menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan melakukan pembayaran restribusi. “Bagaimana penerapan aturan dengan banyaknya pembangunan perumahan perumahan yang baru dan bangunan baru yang ada dikawasan rawan longsor,” kata perwakilan dari fraksi PDI-P

Dari Fraksi Nasdem menyampaikan masukan yaitu perlunya dilakukan pendataan warga Negara asing yang ada di Kabupaten Mojokerto. “Tenaga kerja asing wajib menstransfer ilmunya kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan amanat Undang- undang,” ungkap Rindawati perwakilan Fraksi Nasdem.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2022 nanti kita harus menggunakan Perda yang baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Nantinya diharapkan dapat mewujudkan system pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan serta akuntabel agar dapat meningkatkan performa dalam memperbaiki kualitas pengelolaan tata pemerintahan yang mengacu pada prinsip good government serta berorientasi pada kepentingan publik,” terangnya.

“Terhadap raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masih perlu untuk dikaji kembali, dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi melalui pembahasan bersama,” pungkas Bupati Ikfina.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.