Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda Pelaksanaan APBD T. A 2021

Oleh : Titin/ADV

MOJOKERTO, AMUNISINEWS.CO.ID – DPRD Kota Mojokerto gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan , Sabtu (21/5/2022), di ruang rapat gedung DPRD Kota Mojokerto.

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Sunarto didampingi Wakil Ketua, Sonny Basoeki Raharjo dan Junaedi Malik. Serta dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Sekdakot Gaguk Tri Prasetyo, jajaran Forkopimda serta Kepala OPD.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Riza Ibnu Yulianto menyampaikan bahwa angka ketercapaian komponen umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 setidaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mampu menjamin tersedianya dana dalam membiayai seluruh belanja daerah guna pembangunan Kota Mojokerto.

Untuk meningkatkan pembangunan di Kota Mojokerto, Fraksi Golkar mengusulkan antara lain, perlunya Peningkatan Pembinaan terhadap para pelaku usaha atau UKM dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas.

“Pemkot Mojokerto diharapkan lebih ketat lagi mengawasi program kinerja masing – masing perangkat daerah serta SILPA tidak lagi besar, ” jelasnya.

Terkait dengan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terealisasi sebesar Rp. 50.699.407.614 dari anggaran yang di rencanakan sebesar Rp. 724.219.485.219 atau terealisasi sebesar 70,20 persen. “Di mana dalam belanja tersebut terdapat pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan yang perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya dapat di deteksi serta cara penanganan yang harus dilakukan segera, ” ujarnya.

Sementara, Fraksi PKB disampaikan juru bicaranya Wahju Nur Hidajat, terkait peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Mojokerto. Perlu dipertanyakan apakah Pemkot Mojokerto sudah memberikan bantuan subsidi serta pembinaan kepada UMKM yang sempat mati suri karena dampak covid-19.

“Karena tanpa bantuan dari pemerintah para pelaku UMKM tidak bisa bangkit untuk memulai usahanya kembali, ” terangnya.

Selanjutnya, Fraksi PKB juga memberikan saran dan masukan serta pengawasan terkait beberapa proyek besar yang dikerjakan di tahun 2022. Antara lain, pelebaran jalan Empunala, pembangunan sky walk, lanjutan pembangunan gedung DPRD, pembangunan pasar hewan dan lain -lain.

“Kami tidak ingin kejadian di tahun 2021 terkait mangkraknya proyek- proyek besar terulang kembali, ” tegas Wahju.

Pos terkait