Sambangi Kejati Babel, KI Babel Laksanakan Audensi dan Koordinasi

  • Whatsapp

IMG-20170614-WA0071

PANGKALPINANG,AMUNISINEWS.COM — Menyikapi maraknya permohonan sengketa informasi yang  diajukan oleh pemohon/masyarakat kepada badan publik di SKPD Pemprov Babel dan Pemkab di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Informasi (KI) Bangka Belitung (Babel) memandang perlu menyamakan persepsi atas hasil keputusan  sidang sengketa informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengantilasi kemungkinan hasil putusan sidang ajudikasi nonligitasi dari KI Babel didasar oleh pemohon/publik untuk melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan termohon/badan publik.

Selasa (13/6/2017), KI Babel menyambangi ke Kantor Kejaksaan tinggi (Kejati) Bangka Belitung, dan diterima langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan tinggi (Wakajati) Arie, mereka didampingi kasipenkum kejati Babel Roy Arland.

Rombongan komisioner KI Babel yang menyambangi Kejati Babel terdiri dari Ketua KI Babel Rikky Fermana,Wakil ketua Subardi, Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Junadi Abdilah, staf kesekretariatan KI Babel Hery Setiono.

Ketua KI Babel Rikky Fermana katakan, giat menyambangi kantor Kejati Babel dalam rangka berkoordinasi dan melaksanakan agenda kerja Ki Babel bidang hubungan kelembagaan yang sudah lama direncanakan.

“Audiensi kami ke Kejati Babel dalam rangka berkoordinasi dan sharing untuk menyamakan pemahaman implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan kemungkinan hasil putusan sidang yang dikeluarkan KI Babel dibawah/dilaporkan oleh pemohon yang tidak puas atau diabaikannya pihak termohon/badan publik yang tidak patuh terhadap undang-undang KIP, sehingga diduga adanya tindakan  pelanggaran undang-undang tipikor, ” katanya, pada Rabu (14/6/2017).

Lebih lanjut Ketua KI Babel, menyampaikan selain beraudiensi dan berkoordinasi, KI Babel dalam waktu dekat pihaknya akan membuat nota kesepahaman/MOU dengan kejati Babel terkait implementasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk sama-sama mendorong dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

” Undang-undang KIP ini bukan untuk membuat kita takut dan risih untuk terbuka atas memberi informasi kepada publik, tapi bagian upaya pemerintah membangun tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, InsyaAllah kedepan kita sudah terbiasa bekerja dengan transparan dan terbuka dalam melayani publik,” tukasnya.(robi)

Pos terkait