Samisade Program Unggulan Bupati Bogor Ade Yasin Dipertanyakan Akibat Ketidaksinkronan Data dan Tidak Adanya Sanksi Bagi Pihak Pelaksana

Oleh: Lambas

BOGOR, AMUNISINEWS.CO.ID – Samisade yang merupakan program unggulan Bupati Bogor Ade Yasin, belakangan ramai menjadi bahan perbincangan khalayak umum pun beberapa kalangan media.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui program Samisade tersebut merupakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, khususnya desa di kabupaten Bogor.

Namun untuk mendapatkan Bantuan Keuangan tersebut tentu saja ada mekanismenya, seperti melalui usulan dari pemerintah desa, juga merupakan hasil musyawarah desa, termasuk harus memiliki program perencanaan dan administrasi lainnya.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan program Samisade, Edi selaku Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana dan Kewilayahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menjelaskan bahwa dalam hal itu tidak ada sanksinya dan batas waktu pelaksanaan.

“Di Peraturan Bupati (Perbup No. 83 Tahun 2020) tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, tidak ada yang menyebutkan sanksi, jika pelaksanaan molor maupun penyampaian laporan akhir tidak sesuai dengan yang tercantum di Perbup-nya yaitu pasal 18 ayat (4), yang isinya berbunyi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Bulan Januari di tahun anggaran berikutnya,” Ujarnya kepada wartawan Amunisi.

Lanjut beliau, jika pun nanti ada temuan berupa kekurangan dalam volume pekerjaan tersebut, itu bukan ranah kita lagi, tapi sudah menjadi wewenang auditor internal yaitu inspektorat, dimana temuan itu nantinya akan dikembalikan oleh pihak tersebut, karena kita lebih mengarahkan terkait mekanisme dan teknis saja.

Beliau tidak menyangkal masih ada kekurangan dan kelemahan dari pelaksanaan programnya baik secara teknis maupun kepatuhan administrasi. “Harus bisa dimaklumi, ini pertama dalam melaksanakan program tersebut, dan menjadi bahan evaluasi buat semua pihak, supaya lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi soal Desa yang sudah merealisasikan dana tersebut, pak Edi menjelaskan hingga saat ini penerima dibagi dua, yaitu penerima Reguler sebanyak 355 Desa, dan penerima dari anggaran perubahan sebanyak 60 Desa atau untuk lebih jelasnya bisa dibuka website Samisade.

“Untuk penyerapan anggaran hanya 98% dari total jumlah yang dianggarkan sebesar kurang lebih 372 Miliar, dan terdapat 10 titik yang tidak terealisasi karena kurang persyaratan dan satu desa tidak mengajukan yaitu Desa Cibanon,” jelas pak Edi.

Tetapi hingga pemberitaan ini tayang, ditemukan ketidak sinkronisasi data yang tertera di link Samisade (samisade.bogorkab.go.id) dengan apa yang diungkapkan oleh pak Edi.

Dalam website Samisade penerima hanya 332 Desa dengan penyerapan anggaran sebesar kurang lebih 140,1 Miliar. Artinya disana terlihat jelas ada perbedaan yang sungguh fantastis.

Melihat ketidaksinkronan ini berharap pihak penegak hukum, baik inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian, juga KPK, untuk benar-benar mengawal dan mengawasi pelaksanaan program Samisade tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.