Sejarah Baru Dusun Karangnongko: 30 DARI 839 SERTIFIKAT REDIS DISERAHKAN SECARA SIMBOLIS OLEH BUPATI BLITAR

Oleh: Dwi Armanto

BLITAR, AMUNISINEWS.CO.ID – Salah satu program strategis Nasional yang menjadi prioritas Pemerintah adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reformasi agraria. Tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan demikian, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang.
Dalam pengertianya, redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh Negara dan dilegalkan menjadi objek landreform, kepada petani penggarap yang memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961.

Bacaan Lainnya

Dalam mendukung pelaksanaan program Pemerintah tersebut, tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Blitar berupaya untuk mensukseskan redistribusi tanah di lahan eks- HGU perkebunan PT Sri Dewi yang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Modangan, Kabupaten Blitar.

Setelah melalui perjalanan panjang, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Propinsi Jawa Timur menerbitkan SK dengan nomor : 233/SK-35.NP.02.03/XII/2021, tentang penetapan tanah yang dikuasai oleh negara menjadi tanah obyek redistribusi yang terletak di Desa Modangan, Kabupaten Blitar.

Bukan tanpa halangan, berbagai peristiwa, proses dan tahapan telah dilalui. Namun berkat perjuangan warga dan sinergitas Kelompok Masyarakat (Pokmas) bersama tim GTRA selama puluhan tahun, akhirnya Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah bersama Kepala Kantor BPN Dadang M Fuad, pada selasa (11/01/2022) menyerahkan Sertifikat redistribusi tanah kepada 30 warga.

Penyerahan sertifikat secara simbolis yang di laksanakan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) ini mewakili 839 bidang tanah yang di terbitkan oleh BPN Kabupaten Blitar. Hadir dalam acara tersebut seluruh Jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, Perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Propinsi Jawa Timur, BPN Blitar, Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar, Tim GTRA, Jajaran Muspika Kecamatan Nglegok,Kepala Desa Modangan dan sejumlah Tokoh masyarakat.
Dalam sambutanya, Dadang M Fuad, mengucap Syukur dan mengapresiasi semua komponen yang telah bekerja sama mensukseskan redistribusi tanah Karangnongko, “Hari ini adalah hari yang. di tunggu-tunggu selama berpuluh tahun. Setelah melalui proses panjang, secara kodratnya ini semua di berikan,” kata Dadang. “Kemenangan ini adalah bagian dari perjuangan, kemenangan ini adalah juga karena keberanian dan kebijakan Ibu Bupati.” tandasnya.
Lebih lanjut, dikatakan Dadang, dalam hal tanah Negara, menurutnya jika Negara hadir, permasalahan akan cepat selesai. “Karena ini tanah Negara, sehingga jika Negara hadir dengan Pemerintahanya, Insya Allah masalah selesai, di situ tidak ada masyarakat yang kami tinggalkan, semua masalah gugatan atau apalah itu di masa lalu selesai.” jelas Dadang.

Bupati Blitar Hj,Rini Syarifah, bersama Kepala Kantor BPN Kabupaten Blitar, Dadang M Fuad, saat membagikan sertifikat kepada warga Modangan.

Sementara itu, Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah yang akrab di sapa Mak Rini, di depan para undangan mengatakan, tidak ingin adanya konflik, Ia ingin kepastian hukum bagi warganya.

“Saya tidak ingin adanya konflik, saya ingin kepastian hukum bagi rakyat. Warga karangnongko sudah dua puluh tahun lebih ingin percepatan penyelesaian masalah tanah yang dia tempati. Dari situ melalui rapat Forkopimda dan masukan dari berbagai pihak, serta sinergitas masyarakat, tanah eks obyek Reforma Agraria seluas 133 hektar di Redist,” kata Bupati.
Lanjutnya, “setelah bersama – sama kita berjuang, dan hasilnya sudah jelas bersertifikat, dengan senang hati dan gembira bahwa harapanya sudah terwujud. “kata Mak Rini, di ikuti tepuk tangan puluhan warga modangan.
Di akhir sambutanya, Bupati menyampaikan agar masyarakat hendaknya bisa memanfaatkan dan menjaga sertifikat dengan baik. Mengelola lahan sesuai usaha masing-masing.” Ini bukan akhir perjuangan, tapi pintu gerbang menuju pintu kesuksesan. Saya berharap kalaupun untuk modal usaha, mereka harus betul-betul mendapatkan manfaatnya. Mereka bisa untuk perikanan, berdagang, atau untuk pertanian.” Pungkas Mak Rini.
Sebelum di lakukan penyerahan sertifikat, Bupati Menghimbau kepada Tim GTRA agar bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat paska redistribusi. Ia berharap Pemda mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Di katakanya juga, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dengan masyarakat.

Bersama Jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, semangat Warga Modangan, Mengangkat sertifikat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (11/01/2022) siang.

Sementara, usai penyerahan Sertifikat secara simbolis kepada 30 warga, bersama Bupati Rini Syarifah, Kepala BPN Kabupaten Blitar Dadang M Fuad, ditemui Amunisinews. Terkait 27 warga yang belum menyerahkan permohonanya, Dadang menyampaikan masih menunggu.

“Sebenarnya bagi kami semua sudah terdata. Jadi, putusan pengadilanpun semua saya masukin di situ. Jadi tidak ada warga yang hilang. Cuman yang saya tolak adalah seminta dia, Kami negara, Ibu Bupati mendorong untuk langsung eksekusi. Sehingga atas putusan perdatanya apa.. oh ternyata seluas yang dia kuasai.” jelas Dadang.

Dalam keterangannya, kepada media ini, Dadang mengatakan ke 27 warga itu masih di tunggu permohonanya. “jadi tolong di sampaikan, sampai hari inipun kami tunggu permohonanya. Tapi kalau lewat dari tahun anggaran belanja, kami tidak bisa membiayai dari redis, karena sudah selesai. Adanya dia nanti memohon ke BPN secara sporadis.” jelas Dadang kepada Amunisinews.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.