Sejumlah Situ di Depok Terbengkalai, Ini Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan BWSCC

  • Whatsapp

_20170423_193019

DEPOK, AMUNISINEWSMCOM-Masih adanya sejumlah situ di Kota Depok yang belum tersentuh dan terbengkalai, menjadi pertanyaan. Pemkot Depok masih belum bisa sepenuhnya menanggulai permasalahan setu tersebut. Sebab kebijakan untuk pembenahan setu beserta isinya pun berada di Pemerintah Pusat.

Hal inilah yang menjadikan kendala pemerintah kota Depok untuk lakukan pembenahan secara keseluruhan.

Terkait untuk pembenahan situ-situ yang terbengkalai di Depok,Citra, Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada dinas PUPR Depok menuturkan bahwa untuk membenahi situ-situ secara keseluruhan Pemkot Depok tidak dapat melakukannya , sebab kebijakannya ada pada Pemerintah Pusat.

“Tetap oleh provinsi dan di usulkan kembali ke pusat, untuk saat ini Pemkot Depok hanya bisa melakukan sebatas perbaikan inlet dan outlet nya saja,” katanya.

Setu-setu yang ada di Depok masih kewenangan pusat sesuai dengan Permen PU No 4 thn 2015. Tata batas dan pematokan setu-setu pun anggarannya ada di pusat, untuk saat ini yang baru di patok setu Jatijajar dan untuk selanjutnya menyusul setu Bojongsari.

“Sebelumnya terakhir kami telah mengusulkan setu lagi ke propinsi,” ujarnya via What App kemarin.

Adapun untuk membenahi setu beserta areanya, untuk hal itu pun kami izin dulu secara lisan dan lakukan MoU dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BWSCC).

“NAmun batasannya seperti apa terkait MoU nya saya belum dapat info, paling kalau darurat saja ,seperti sebelumnya setu pladen kami kerahkan satgas dan setu cilangkap , kami bantu bersihkan eceng gondok Itu pun darurat untuk mencegah banjir,” tutur Citra.

Lebih jauh Dda menjelaskan , Pemkot Depok memang telah memiliki payung hukum berupa Perda tentang pengelolaan situ serta Pembangunannya namun menurutnya sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Permen PU tersebut.

“Yang ada saat ini Perda tentang pengelolaannya saja , yakni perda pariwisata oleh dinas pariwisata namun itupun hanya sebatas pengelolaan pariwasatanya saja . Untuk membangun restoran di atas setu atau keramba pun pengelolaan izinnya harus ke Pemerintah pusat,” jelasnya lebih lanjut. (JH/Dris)

Pos terkait