Sengketa Tanah Dengan PT.PLN Tual, Syalahuddin Menuntut Keadilan

  • Whatsapp
salahuddin
Syalahudin Kabalmay

AMUNISINEWS.COM, TUAL – Putusan Pengadilan Negeri Tual No.07/Pdt.G/2006/PN.TL  tanggal 23 April 2007 tentang Perkara Perdata antara Syalahudin Kabalmay Dkk (Penggugat) melawan Kepala PT PLN (Persero) Cabang Tual Di Tual Dkk (tergugat) yang memenangkan Penggugat, berbuntut panjang.

Hal ini dikatakan Syalahudin Kabalmay kepada wartawan AmunisiNews Kamis (22/09) di depan Pengadilan Negeri Kota Tual pekan kemarin

Syalahudin Kabalmay selaku pemilik tanah yang dulunya sebagai Penggugat, kini sebagai tergugat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mengabulkan Memori Banding pihak PLN Tual yang dulunya sebagai tergugat.

Di depan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sendiri pada sidang hari Kamis (22/9), Syalahudin Kabalmay selaku pemilik Tanah mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa PLN melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi itu sendiri dirinya tidak menerimanya selaku pihak yang bersengketa.

“Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 April 2007 itu menyatakan saya menang, dan setelah putusan Pengadilan tersebut saya langsung tempati tanah ini,” kata Kabalmay.

Lebih lanjut dikatakan Kabalmay juga menjelaskan bahwa dirinya sejak tahun 2007 itu dirinya telah menempati tanah yang menjadi miliknya dimana tanah tersebut berdiri Kantor PLN Tual (kantor PLN lama) tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

“Sudah 10 tahun ini saya menempati tanah ini dan itu tidak ada gangguan dari pihak manapun, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual itu telah memenangkan saya karena pembuktian berupa surat dan saksi-saksi yang saya hadirkan semuanya mengetahui menerangkan bahwa tanah itu milik saya,” jelasnya.

Kepada AmunisiNews, Kabalmay menuturkan bahwa PLN Tual hanya berdasarkan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bukan hak milik atas tanah tersebut.

“PLN punya bangunan, tapi tanah itu milik saya, PLN hanya punya sertifikat HGB, bukan tanah yang jadi objek sengketa itu,” tuturnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa Sertifikat HGB tersebut sudah kadaluwarsa dan tidak bisa diajukan dipersidangan.

“Saya sudah surati Pertanahan bahwa PLN Tual punya Sertifikat HGB itu sudah mati (kadaluwarsa) dan jika ingin diperpanjang masa kontrak pinjam pakai harus berhubungan dengan pemilik tanah dan pihak Pertanahan juga tidak memperpanjang Sertifikat HGB tersebut,” tambahnya.

Selain kantor Pertanahan yang disurati Kabalmay, dirinya juga menyurati pihak Dispenda, karena selama ini dirinya yang membayar pajak atas tanah tersebut bukan pihak PLN.

“Saya sudah surati dan koordinasi langsung dengan Kepala Dispenda Kota Tual terkait pajak atas tanah ini yang selama ini saya sendiri yang bayar selama 10 tahun ini dan itu saya punya bukti pembayaran dan pelunasan pajak tersebut,” ujarnya.

Kabalmay mengatakan bahwa dirinya telah menyurati pihak PLN Cabang Tual terkait tanah yang diatasnya berdiri kantor PLN (kantor lama) tersebut sebanyak tiga kali, namun tidak diindahkan dan dihargai pihak PLN.

“Saya sudah surati PLN 3 kali, dan arsip surat itu ada pada saya, tapi tidak pernah dibalas dan diindahkan oleh pihak PLN sendiri sampai hari ini,” tandasnya.

Kecewa

Selain itu, Kabalmay juga mengungkapkan kekecewaanya karena salinan putusan Pengadilan Tinggi yang menerima memori banding Tergugat (PLN) tidak diberikan kepada dirinya selaku pihak yang bertikai.

“Saya ketika tadi dalam persidangan, mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa saya ketika dipanggil hadir di persidangan ini baru saya tahu bahwa PLN menang Banding di Pengadilan Tinggi, dan anehnya salinan putusan Pengadilan Tinggi atas memori banding Tergugat tersebut tidak diserahkan/diberikan kepada saya, saya dapat salinannya dari kantor pertanahan” ungkapnya.

Untuk diketahui masyarakat bahwa pada sidang pada tingkat peradilan pertama (Pengadilan Negeri) hingga putusan, pihak Tergugat (PLN) memberikan Kuasa kepada Penasehat Hukum UB (Almarhum), dan setelah putusan pengadilan negeri sejak 2007 tersebut tidak ada masalah yang muncul terkait putusan tersebut.

Kabalmay juga menyampaikan kekecewaannya karena Kuasa Hukum PLN yang sekarang AHR, pernah ke Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk meminta agar segera dilakukan eksekusi atas obyek sengketa terkait putusan memori Banding Pengadilan Tinggi Maluku.

“Dalam putusan majelis hakim pengadilan tinggi tersebut tidak ada perintah untuk eksekusi atau mengosongkan rumah, ada apa ini??”.tanyanya.

Untuk itu, Kabalmai menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan haknya selaku pemilik tanah yang jadi objek sengketa.

“Saya tidak akan mundur, karena tanah itu adalah milik saya, dan itu dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual, dan turut dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, PLN katakan tanh itu milik mereka atas dasar apa??? Apa mereka punya bukti surat??

Lanjut Kabalmay, pihak PLN berdalih bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sudah terbakar dan meminta surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa memang Sertifikat HGB milik PLN sudah terbakar.

“Mereka ajukan gugatan atas dasar Sertifikat HGB mereka yang dilaporkan ke Polisi bahwa sudah terbakar, dan pihak kepolisian sudah membuat surat keterangan yang menerangkan hal tersebut, namun sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan bahwa Surat Keterangan dari Kepolisian terkait sertifikat hak guna bangunan tersebut harus diverifikasi oleh pihak pertanahan, tapi buktinya pihak pertanahan tidak pernah diberikan surat keterangan tersebut, padahal itu jelas-jelas adalah pekerjaan mereka di pertanahan” lanjutnya

Untuk itu, dirinya berharap agar semua instansi baik sipil mapun militer yang terkait dengan masalah tanah sengketa ini, harus berujuk pada aturan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masalah tanah ini sangat sensitif apalagi ini masalah tanah adat yang penguasaan dan kepemilikannya diakui oleh Pemerintah Desa Tual, tokoh adat, tokoh masyarakat dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tual.

“Saya berharap agar pihak-pihak atau isntansi-instansi baik sipil dan militer yang terkait dengan masalah ini, agar lebih objektif dan mengedepankan asas dan peraturan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kepemilikan tanah, hak pakai dan hak guna bangunan, agar proses ini jangan dinodai dengan kebohongan dan tipu muslihat”, harapnya.

“Saya dan keluarga besar akan berjuang mempertahankan hak kami (tanah adat peninggalan orang tua) ini sampai titik darah penghabisan, dan ini tidak main-main,” ujarnya • FP-19

 

Pos terkait