Sertifikat Perumahan Villa Tanah Mas Bermasalah

  • Whatsapp

 

Khususnya yang Berada di Jalan Parit H Muksin

 

djokoKUBU RAYA, KALBAR, AMUNISI– Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya, diminta untuk memblokir sertifikat No.22667 atas tanah seluas 23.603 meter persegi di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Alasannya, terbitnya sertifikat milik Ir Raden Harjanto tersebut diduga atas rekayasa yang sarat pelanggaran hukum, serta sedang terjadi gugatan pembatalan sertifikat di PN Mempawah.

Permintaan pemblokiran diajukan oleh HR Djoko Sudibyo, SH dan Hero Indarto, SH dari Divisi Hukum Indonesia Crisis Center (ICC), setelah lembaga independen yang didirikan oleh Tokoh-tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta yang bergerak dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi itu menerima kuasa dari Albertus Agung Catur Putra alias Ng Kim Siang.

Selain meminta pemblokiran sertifikat tanah tadi, HR Djoko Sudibyo dan Hero Indarto juga meminta BPN memblokir tiga sertifikat yang di atasnya telah berdiri bangunan mewah di   Blok BB No.1, BB No.2 dan BB No.3 Perumahan Villa Tanah Mas, Jalan Parit H Muksin, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Satu lagi yang diminta diblokir adalah satu rumah dan tanah di Komplek BDN No. 3 Sui Raya RT 05/RW01, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kubu Raya atas nama Ir Raden Harjanto.

Kepada Amunisi, Rabu (22/6) kemarin, kedua kuasa hukum dari Ng Kim Siang itu mengatakan permintaan pemblokiran karena pihaknya sudah mengajukan gugatan di PN Mempawah pada 21 Juni 2016 terdaftar dengan No. Register 26/Pdt.G/2016/PN Mpw. “Tentunya,  kami ajukan pemblokiran ini untuk menghindari kerugian lebih besar dari klien kami karena dikhawatirkan orang yang kami gugat itu mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain,” tegas HR Djoko Sudibyo.

Pertanyaannya, mengapa sertifikat atas nama Ir Raden Harjanto harus diblokir? Serta merta HR Djoko Sudibyo menyela bahwa terbitnya sertifikat itu karena pelanggaran hukum melalui rekayasa terstruktur diduga dibelakangnya adalah  oknum pengembang Wicaksono dan Ng Kui Sia. “Nah, masalah ini harus diluruskan agar tidak ada orang lain yang dirugikan, terlebih saudara Ng Kim Siang” tegasnya.

Djoko Sudibyo pun akhirnya menceritakan kronologi terbitnya sertifikat 22667 yang menurutnya penuh rekayasa tersebut. Menurutnya pada 14 Juli 1986 Ng Kim Siang membeli sebidang tanah yang di Desa Sungai Raya,  Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak,  Kalbar seluas 1500 m2 dari Tojib BSc yang berdasarkan Serifikat Hak Milik Nomor 1292 / Kampung Sungai Raya dan Akta Jual Beli Nomor: 762/-/1986.

Tapi, Ir Raden Harjanto mengakui memiliki tanah seluas 7,3 Ha (73.000M2) yang terletak di jalan Parit H. Muksin, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, sejak 1 April 1995. “Surat tersebut dinyatakan hilang dilaporkan ke Polisi Resort Kota Pontianak dengan laporan tertanggal 27 Desember 1994 No: Pol 3387 / C / XII / 1994 tanggal 27 Desember 1994,” terang Djoko Sudibyo.

Sebelumnya, terkait dengan objek sengketa ini pernah diperkarakan Ir Raden Harjanto di Pengadilan Negeri Mempawah dalam Nomor Perkara 10 / Pdt.g / 1994 antara Pairan bin Bedjo, orangtua salah satu tergugat, yakni Sudarman bin Pairan dan tergugat lain termasuk BPN Pontianak. Hasilnya damai.

Merasa telah terselesaikan melalui PN Mempawah, maka pada tanggal 04 Juli 2000 Raden Harjanto mengajukan surat permohonan pensertifikatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, tapi sudaj munculk serifikat atas nama orang lain.

Raden Harjanto mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontinak di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berupa 15 Sertifikat Hak Milik yang salah satunya  Serifikat Hak Milik Nomor: 1292/ Kampung Sungai Raya atas Ng Kim Siang.

Menurut Djoko Sudibyo, alasan Raden Harjanto mengajukan gugatan TUN adalah telah membeli tanah dari Almarhum Mirnawati yang kemudian Minarwati menjual kepada  Pairan Bin Bedjo yang juga telah menjual kepada Tergugat dan yang mengatakan  Tergugat telah mengusai Tanah tersebut sejak tanggal 01 April 1995 bedasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 16 Mei 1995 No.596.4/89/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya yang diketahui oleh Camat Sungai Raya/

Hengki sebagai saudara dari Ng Kim Siang pernah menghubungi Raden Harjanto untuk menyelesaikan persoalan, malah ditawari ganti rugi Rp 30 juta, Jelas ditolak karena merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah 1.500 m2. ”Malah pernah diperlakukan kasar oleh anak buah Wicaksono hingga terjadi pemukulan tetapi hal ini tidak dilaporkan ke polisi yang sebenarnya  perbuatan ini dapat dikategorikan tindak pidanan penganiayaan,”  katanya,

Dugaan Rekayasa

Dugaan rekayasa dalam kasus ini, urai Djoko Sudibyo, yang juga Ketua Umum ICC ini, tergambar terang benderang ketika Raden Harjanto mengaku -surat tanahnya hilang. Kemudian, dengan segala cara melalui proses hukum membuat laporan kehilangan dan mengajukan gugatan yang dilanjutkan dengan upaya perdamain diduga rekayasa untuk mempercepat proses kepemilikan tanah oleh dirinya. “Kuat dugaan ada pihak di belakang layar yang ikut bermain,” ucapnya.

 

“Jejak pelanggaran hukumnya bisa dilhat dari kejanggalan. Misalnya,  waktu dia mengajukan gugatan Perdata dengan Nomor : 10/Pdt.G/1994 para pihak yang digugat oleh berbeda dengan para pihak yang sertifikatnya di Batalkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor: 15/G/PTUN-PTK/2000,” urai Djoko Sudibyo.

Sementara itu Hero Indarto menambahkan, bagaimana mungkin Raden Harjanto menyatakan tanah sengketa adalah tanah miliknya. “Bayangkan, dia baru tahun 1995 mengusai tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 16 Mei 1995 No: 596.4 / 89 / Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya dan diketahui oleh Camat Sungai Raya, sedangkan Ng Kim Siang telah membeli tanah tersebut sejak tahun 1986,” jelas Hero Indarto.

Saat ini di atas tanah Albertus Agung alias Ng Kim Siang  telah berdiri 3 buah bangunan di Blok BB No. 1, BB No. 2,  Rumah BB  No. 3 yang terletak di Perumahan Villa Tanah Mas Jalan Parit H. Muksin, Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, yang menjadi bagian untuk diblokir.

Di era keterbukaan ini ICC meminta Ke pada KPK untuk mengawasi Proses hukum baik proses di Pengadilan maupun di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Hal ini agar masyarakat memperoleh haknya. Karena selama ini masyarakat di daerah kabupaten Kubu Raya takut mengajukan komplain karena adanya mafia tanah dan banyak masyrakat kecil yang dirugikan.

(tim)

 

Pos terkait