Soal Kredit Rp230 M Bermasalah, Bank Mandiri Bungkam

  • Whatsapp

wilmar-3JAKARTA, AMUNISI-Bank Mandiri hingga Kamis (26/11) lalu belum bersedia memberikan klarifikasi terkait dugaan pengucuran kredit sebesar Rp 230 miliar dengan agunan tanah di Jalan Gatot Subroto, Kav 29-30 sertifikat sertifikat HGB No. 1663/KB yang diduga bermasalah.

Staf Direksi Bank Mandiri yang mengaku bernama Wln, yang dihungi via telepon mengatakan belum menerima surat konfirmasi Amunisi, No: 276/Srt-Red/IX/2015 tertanggal 10 Oktober, yang diterima oleh Ery, staf bagian logistik Bank Mandiri.
“Kemungkinan surat masih ditelitih,” kata Wln di ujung teleponnya, dan tak mau memberikan keterangan lebih jauh.

Seperti diberitakan Amunisi (edisi 271), sertifikat yang diagunkan tersebut, merupakan sertifikat dari tanah yang sejak tahun 1974 sudah menjadi obyek sengketa antara PT Sagita Real Estate (PT SRE), PT Multigold dan Laurenz Fritz Saerang. Dan kini tanah tersebut dikuasai oleh PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi, hingga kini proses hukumnya belum selesai.

Diakui pula oleh kuasa hukum PT SRE Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH yang dikonfirmasi, bahwa proses hukum tanah tersebut belum selesai. “Kami sangat sayangkan bila hal itu terjadi karena seharusnya perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,” katanya.

Di sini pentingnya prinsip kehati-hatian, karena prinsip tersebut merupakan prinsip utama bagi perbankan dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-hatian terutama digunakan dalam penyaluran kredit hingga penyelamatan kredit yang gagal. Sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, Undang-Undang Perbankan menentukan bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas asas kredit dan agunan.

Atas sengketa tersebut ditetapkan dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu perkara No. 577-PK/PDT/1999 Jo Nomor:372-PK/PDT/1999, mempunyai kekuatan eksekutorial yang menyebutkan PT SRE satu-satunya yang berhak atas tanah tersebut.

Selanjutnya PT SRE mengajukan sertifikat. Tapi ditolak oleh BPN karena di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat HGB No. 1663/Kuningan Timur atas nama PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi tanggal 7 Juni 2000 dan atau tiga bulan sebelum perkara diputus.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang menanyakan masalah tersebut kepada Kepala Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta,melalui surat No.: 2194/13-31-74-600/XII/2009, diketahui bahwa sertifikat 1663 tidak didukung perlengkapan persyaratan. Karena itu, selanjutnya PT SRE mengajukan permohonan pembatalan sertifikat 1663/Kuningan Timur.

Selain mengajukan gugatan PT SRE juga melaporkan tindakan dugaan pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya, dengan Nomor LP 2806/K/X/2009/Spk.Unit tanggal 2 Oktober 2009.

Penyidik kemudian menemukan barang bukti bahwa surat berupa risalah panitia pemeriksaan tanah A No. 1798/RP/PJS/2000 tangngal 21 Pebruari 2000 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat 1663 diduga palsu. Tapi laporan ini dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya ketika Kapolda dijabat Irjen Untung Rajab.
Seharusnya,ucap Wilmar,Bank Mandiri menolak pengajuan kredit karena tanah kavling itu, selamanya masih sengketa dan tidak boleh diperjualbelikan oleh karena masih terikat oleh hukum dengan pihak PT SRE berdasarakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Bank Mandiri kok memberikan kucuran dana. Ini tidak benar,” katanya.. (tim)

Pos terkait