Takut Terbongkar Rizal (PIK) Tolak Mediasi Sertifikat HPL No.04

  • Whatsapp
Rapat mediasi di Walikota Jakarta Timur gagal dilaksanakan.
Oleh: Rukmana
Jakarta, Amunisinews.co.id – Meski tidak dapat menunjukan kebenaran atau bukti tanah C.1500 persil no.51 masuk dalam HPL No.04 Th 2010 Rizal ngotot klaim tanah milik Enon Binti Paro seluas 2.150 M di Kp. Pulo Jahe, Jati negara, Jakarta Timur adalah aset Pemda DKI Jakarta, padahal menurut kuasa hukum ahli waris Enon binti Paro Zainal Abidin, SH., tanah tersebut tidak ada dalam daftar tanah pada HPL No.04 TH 2010.
“Saya punya fakta hukum bahwa: sertifikat no. 850.a tercantum di dua sertifikat HPL .10 ada.c.850.a di  HPL.4 ada C.850.a karena ini fakta, maka dalam upaya mediasi yang difasilitasi walikota Jakarta Timur Kamis 30/09/2021 pihak PIK atau Rizal tak mau menempuh jalur mediasi ini. Semestinya Sekko mendesak Rizal untuk menunjukan sertifikat HPL No.04, karena jika HPL No. 04 ditunjukkan kepada kami itu baru fair, dan semua akan terbongkar bahwa  apa yang diklaim Rizal itu tidak terbukti dan mengada ada, makanya Rizal takut,” tandas Zainal.
Sengketa antara ahli waris Enon binti Paro (Zahrudin) dengan UPK PIK (Pemda DKI Jakarta) telah berlangsung sejak 2019, tanah yang dalam penguasaan ahli waris ini dibangun 2 buah bangunan semi permanen oleh ahli waris.Untuk mencari keadilan Kuasa hukum ahli waris Zainal Abidin, SH melayangkan surat permohonan mediasi kepada Walikota Jakarta Timur beberapa bulan lalu namun baru direspons Kamis 30/09/21 oleh Walikota Jakarta Timur dengan mengundang ahli waris untuk rapat/mediasi dengan UPK PIK.

Hadir dalam agenda mediasi tersebut Sekretaris Kota Jakarta timur, Camat Cakung, lurah Jati negara, Sudin aset, BPN dan Kabag hukum walikota Jakarta Timur.

Rapat diawali dengan pemaparan riwayat tanah dan alas hak tanah Enon binti Paro oleh Drs.Sopanih , SH,I dalam pemaparannya Sopanih menekankan bahwa: Didalam sertifikat HPL No.04/2010 tidak tercatat tanah C.1500 no.persil  51 a.n Enon binti Paro ataupun Enon binti Rohani, pengakuan saudara Rizal terkait tanah C.1500 persil No.51 tercatat didalam HPL No. 04/2010 adalah bohong dan merupakan akal-akalan pengelola PIK untuk merebut tanah rakyat, PIK (Rizal) tak pernah mau menunjukkan sertifikat HPL No.04/2010 kepada kami (ahli waris), padahal jika benar di dalam sertifikat tersebut tercatat tanah Enon binti Paro C.1500 persil No. 51 maka semestinya PIK / Pemda DKI yang diwakili Rizal berani menunjukkan kepada kami didalam mediasi ini,” tegasnya.

Sementara itu Rizal (pengelola PIK) menolak mediasi dengan mengatakan,”kami menolak mediasi ini dan silakan ahli waris gugat kami di Pengadilan, kami akan terus melanjutkan pembangunan rumah susun untk warga Bukit duri,Jakarta selatan, bantahnya.

Senada dengan Rizal, Camat Cakung dan lurah Jati negara pun ngotot meneruskan pembangunan rusun tanpa mengindahkan fakta – fakta hukum yang ditunjukkan ahli waris.

Menyikapi suasana mediasi yang tak mungkin dilaksanakan itu Sekko Jakarta timur Fredy setiawan mengajukan pertanyaan kepada lurah Jati negara Selamet Sihabudin,” apakah di Kelurahan Jati negara ada buku leter C yang mencatat kepemilikan tanah? Tanya Sekko dengan nada penasaran.

Selamet menjawab,”buku leter C ada namun bukan asli hanya poto copynya saja, terang Slamet.

“Wah, kok aneh sewaktu saya jadi lurah saya punya buku leter C dan diarsipkan dengan aman ini kok bisa tidak ada” timpal Sekko heran.

Kecerobohan dan mal administrasi nampak di Kelurahan Jatinegara sehingga perlu adanya audit atau pemanggilan terhadap lurah Jatinegara oleh gubernur guna mempertanggung jawabkan tugasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *