Tanah Digelapkan, Ahli Waris Akan Melapor ke Mabes Polri

  • Whatsapp
Balok Hablawi,
Balok Hablawi, Ahli waris
Balok Hablawi,
Balok Hablawi, Ahli waris

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA — Sejumlah ahli waris dari almarhumah Sakirah mengancam akan melaporkan dugaan penggelapan tanah waris milik mereka yang berada di Pulo Panjang, Serang, Banten kepada Mabes Polri.

Hal itu dilakukan karena para ahli waris tersebut begitu kaget mengetahui tiba-tiba tanah mereka sudah berpindah tangan kepada PT Abhaya Indonesia Energi.
Hal ini diungkap Balok Hablawi, salah seorang ahli waris yang mendapat kuasa dari 17 ahli waris lainnya, ketika mendatangi kantor Redaksi Amunisi, Kamis (6/10).  “Kami tak mengerti mengapa tanah itu sudah berpindah tangan kepada PT Abhaya, pada-hal kami tak pernah menjual-nya,” kata Balok Hablawi.

Amunisi yang mencoba menelusuri kebenaran kasus tersebut dalam investigasinya mendapatkan sepotong surat yang dikeluarkan oleh Notaris M Islamsyah Arifin, SH yang menyebutkan bahwa tanah milik adat seluas lebih kurang 60.000 meter persegi, persil 10 blok Nyamplung atas nama Sakirah terletak di desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, kabupaten Serang sudah dijual kepada Sutomo dan dijual lagi kepada PT Abhaya Indonesia Energi.

Para ahli waris justeru dikagetkan oleh terbitnya Akta Jual Beli (AJB), antara salah satu ahli waris bernama Mastal dan Sutomo, yang diduga terdapat tanda tangan palsu dari penjual dan saksi-saksi Asmuni, Qomarujaman dan carik Kasmini.
Atas pemalsuan tersebut Mastal kemudian melaporkan AJB palsu No. 320/JB/24/IV/ 2000 ke Polda Banten, tapi proses penyidikannya berjalan di tempat. Bahkan pada saat itu Sutomo mencoba menghubungi beberapa ahli waris menawarkan perdamaian untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya telah menjual tanah itu.

M Islamsyah Arifin, SH
M Islamsyah Arifin, SH

Anehnya dalam surat disebut tanah dijual kepada Sutomo Masduki dan dijual lagi kepada Sutomo. Dari 18 ahli waris, hanya 11 orang yang menandatangani selebihnya tak mau menandatangani surat.

Diduga Sutomo dengan modal surat pernyataan tersebut memberikan masukan menyesatkan kepada penyidik Polda Banten sehingga sampai sekarang proses penyidikannya mandek.

Kantor pengacara M Islamsyah yang ditanya masalah AJB tersebut membantah membuatnya. Dia mengatakan itu kerjaan anak buahnya bernama Hendry yang ditugaskan di wilayah Pulo Panjang.

Tapi, mengapa M Islamsyah bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah itu sudah dijual Sutomo kepada PT Abahaya?

Diduga pembayaran atas tanah tersebut dari PT Abhaya kepada Sutomo sebesar Rp1,6 miliar juga dilakukan di kantor notaries itu.
Sementara itu H Wagijo, mantan Camat Kasemen menerangkan bahwa pada tahun 2000 tidak per-nah menandatangani akta jual beli No. 320/JB/24/IV/2000 yang dibuat pada Sabtu (24/4/2000).

“Dalam pembuatan AJB pengetikannya berbeda dari AJB yang dibuat tahun 2000. Register format penomorannya juga berbeda,” kata mantan camat yang dapat diyakini AJB tersebut palsu.

Nah, kasus ini sebenarnya bermula ketika pada tahun 1979 berdasarkan Putusan Badan Musyawarah Tentang Pengesahan Pemba-gian tirkah Almarhum Jainul, disebut Sakirah berhak atas tanah peninggalan suaminya (Jainul) berupa Tanah Blok Seron/semadat Persil 20, Dukuh tair/Seroan persil 20, Dukuh Pring/Nyamplung Persil 10, Blok Nyamplung persil 10, Rawa Hilman persil 6 dan rumah beserta isinya.

Sedangkan empat ahli waris lainnya mendapatkan juga bagian yang bukan bagian dari yang diterima oleh Sakirah. Pada tahun 1986 Sakirah menggadaikan tanah kepada Sutomo. Tahun 1996 Sakirah meninggal dunia, dan tahun 1998 para ahli waris meminta uang tambah gadai kepada Sutomo.

Pada tahun 2014 para ahli waris menyerahkan dana Rp80 juta untuk menebus tanah kepada Sutomo, tapi ditolaknya dengan alasan tanah itu sudah dijual. Tentu saja saya kaget karena kami tak pernah menjual tanah itu,” tegas Hablawi. Tiba-tiba muncullah AJB yang diduga palsu itu.

Atas masalah tersebut, para ahli waris akan melaporkan masa-lah penggelapan tanah waris dan pembuatan AJB palsu itu kepada Mabes Polri. “Soal mandeknya penyidikan oleh Polda Banten pun akan kami laporkan kepada pihak Propam,” tandas Hablawi.

Termasuk notaris, bila terlibat pembuatan AJB palsu itu akan di-laporkan kepada seksi notaris Kementerian Badan Pertanahan Nasional. “Kami akan tempuh jalur hukum untuk mengembalikan hak kami,’ tegas Hablawi.

Karena itu, kepada peminat tanah di kawaswan Pulo Panjang un-tuk lebih berhati-hati dalam membeli tanah. Diduga di daerah tersebut berkeliaran orangt-orang suruhan mafia tanah yang bergerak dengan menghalalkan berbagai cara.

Tanah warisan dari almarhum Sakirah sudah tertera dalam surat putusan badan musyawarah yang ditandatangani oleh berbagai pihak dan diketahui oleh kepala desa Pulo Panjang Efi Saufi, pada 28 September 1979.

Tiga periode lurah Pulo Panjang, mulai dari Lurah Jaman (2006), Lurah Sudiro (2008) dan Lurah Sukari (2016) menyatakan tanah itu tidak sengketa.

 

 

 

Oleh: *tim

Pos terkait