Tanggapi STR Kapolri, Ombudsman DKI: Tetap Wujudkan Pengabdianmu Sebagai Pengayom Masyarakat

  • Whatsapp
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho.

Oleh: Ulis JP/ Gomes

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Lustyo Sigit Prabowo, menerbitkan Surat Telegram Rahasi (STR) bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 19 Oktober 2021.

Bahkan, surat telegram berisi 11 perintah Kapolri itu ditandatangani Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri. STR tersebut dibuat Kapolri, buntut kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum polisi kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, salah satu tugas Polri adalah memberikan pelayan kepada  masyarakat dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang Lalu Lintas.

“Sebagai pelayan masyarakat, diharapkan Polri mampu memberikan pengayoman, dan tidak boleh menyakiti masyarakat baik pada saat memberikan pelayanan dibidang Operasional maupun staf,” kata Teguh melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, (21/10/2021).

Sebab, semua bidang pelayanan, lanjut Teguh, sudah ada standart operasional prosedur (SOP). Sehingga, laksanakan dengan baik, tidak menyimpang dari SOP yang ada.

“Apabila SOP dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan simpatik masyarakat kepada kepolisian, yang pada gilirannya masyarakat akan berkontribusi terhadap tugas – tugas Polri secara umum termasuk tugas- tugas dibidang lalu lintas,” terangnya.

Untuk itu, pembinaan anggota dan kesatuan guna meminimalisir pelanggaran, perlu dilakukan dengan teori reward and Punishmen secara seimbang.

Kendati demikian, Teguh meminta, berikan apresiasi kepada petugas yang menunjukan kinerja dengan baik, dan berikan sanksi atau tindakan tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran.

“Jangan ada pembiaran bila ada petugas yang melakukan pelanggaran,”timpalnya.

Kita ketahui bersama bahwa, tugas Polantas kata Teguh cukup berat dalam rangka menciptakan Kamseltibcar lantas. Sehingga, dibutuhkan disiplin yang tinggi, salah satunya, wujud disiplin melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

“Ingat bahwa Polantas adalah etalase terdepan dalam memberikan pelayanan baik dibidang operasional maupun staf karena tugas – tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tandasnya.

Pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dilapangan, akan dilihat oleh masyarakat. Tunjukan pengabdianmu dengan baik dengan  penuh tanggung jawab.

“Perintah Pimpinan Polri agar menindak oknum – oknum yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas adalah  dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada seluruh anggota, untuk bekerja dengan baik sesuai dengan aturan atau SOP,” tutupnya.

Sebelumnya, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan, ada tiga kasus oknum polisi yang dinilai membikin malu institusi Polri.

Tiga kasus itu pun secara khusus disebut Kapolri melalui Surat Telegram bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 19 Oktober 2021.

Surat telegram berisi 11 perintah Kapolri itu ditandatangani Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri.

STR tersebut dibuat Listyo menindaklanjuti kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum polisi kepada masyarakat.

Tiga kasus tersebut, pertama, kasus Polsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan Polda Sumut yang diduga tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan.

Kedua, kasus Brigadir NP anggota Polresta Tangerang yang membanting mahasiswa saat melakukan unjuk rasa pada 13 Oktober 2021.

“Tiga, pada tanggal 13 Oktober 2021, terjadi kasus anggota Satlantas Polresta Deli Serdang Polda Sumut melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor,” tulis Kapolri dalam STR tersebut.

Untuk itu, Kapolri memerintahkan kepada seluruh Kapolda agar menindak tegas pelanggaran anggota Polri dalam kasus kekerasan berlebihan.

“Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan,” demikian bunyi poin pertama STR tersebut.

Selain itu, Kapolri juga meminta para pelanggar ditindak tegas.

“Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat,” bunyi poin kedua.

Sementara di poin ketiga, Kapolri memerintahkan agar dalam penanganan kasus oknum polisi itu dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Memerintahkan Kabid Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi,” bunyi poin ketiga.

STR berisi 11 perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo itu pun dibenarkan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

“Benar,” jawab Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *