Terdakwa Ahon Tergopoh Masuk Ruangan, Hakim Cuek

  • Whatsapp
IMG-20170209-WA0043
Terdakwa Ahon

SUNGAILIAT, AMUNISINEWS.COM—Dalam persidangan bos timah Ahon, ada hal yang sangat menarik. Pasalnya dalam persidangan biasanya terdakwa yang masuk keruangan sidang duluan, setelah terdakwa duduk dikursi pesakitan barulah Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim masuk. Biasanya disaat Majelis Hakim masuk ke ruangan persidangan, semua yang berada di ruangan sidang diminta berdiri.

Berbeda dengan sidang terdakwa Ahon, di persidangan hari ini Kamis (9/2/2017) di Pengadilan Negeri Sungailiat yang terletak di Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Terdakwa Ahon masih belum nongol di ruang sidang, padahal Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Sungailiat, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Penasehat Hukumnya sudah berada di ruangan sidang. Sementara Ahon sendiri masih dicari cari oleh JPU dan PH, lebih kurang 15 menit baru terdakwa muncul dengan tergopoh gopoh masuk ke ruangan sidang.

Menariknya hal tersebut dianggap biasa oleh Majelis Hakim, tidak terlihat Majelis Hakim menegur sikap yang kurang terpuji terdakwa, padahal terdakwa sudah melakukan hal yang kurang pantas dalam persidangan.

Parahnya lagi saat itu yang memimpin sidang adalah Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  Hariadi, SH, MH dengan Hakim Anggota Dwi Sistiarini, SH serta John Paul Mangunsong, SH.

Sementara materi sidang hari ini adalah pembacaan keterangan saksi ahli dari Dinas Pertambangan Provinsi Bangka Belitung IR Feri Aprianto, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat.

Dalam keterangan ahli, kegiatan terdakwa Ahon yang melakukan aktifitas penambangan di kawasan Hutan Lindung adalah ilegal serta hal yang sama dengan hasil tambang yang disimpan digudang Ahon adalah ilegal juga.

“Kegiatan melakukan aktifitas penambangan dikawasan hutan tanpa ijin adalah ilegal sama halnya dengan hasil tambang itu ilegal juga,” jelas saksi ahli yang dibacakan JPU.

Diketahui sebelumnya sebanyak 20 ton pasir timah milik Bos besar asal Parit Tiga, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (Babar), yaitu  Ahon ditangkap aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) beberapa waktu. Dan Ahon sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Hanya saat hal itu dikonfirmasikan oleh wartawan kepada Kapolda Babel, Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto sepertinya kurang mengetahui kronologis penangkapan kedua bos timah Jebus itu.

Jenderal bintang satu yang baru berapa bulan menjabat pimpinan tertinggi di Polda Babel ini mengaku belum menerima data penangkapan timah sebanyak 20 ton milik Ahon  yang penangkapannya langsung dipimpin oleh Dirreskrimsus dan Kasubdit.

“Nanti ya, saya belum dapat datanya. Mana Dirkrimsus,” kata Brigjen Pol Anton Wahono saat ditemui wartawan usai Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam Rangka Pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 di Gedung Tribrata Mapolda Babel, Rabu (21/12/2016).

Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kombes Mukti Juharsa SIK tidak menampik adanya penangkapan bos timah, yakni Ahon warga asal Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat itu.

“Berkas kedua bos timah Jebus ini masih tahap satu dan kita tinggal nunggu perkembangan dari jaksa. Kemungkinan habis Tahun Baru nantilah berkasnya akan kita serahkan kembali ke kejaksaan,” ungkap Dirreskrimsus saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kepada wartawan saat itu.

Tempohari terdakwa Ahon ini juga terseret kasus perkara dugaan perambahan kawasan Hutan Lindung untuk perkebunan kelapa sawit.

Tetapi hukum saat itu sangat lunak dan berpihak kepada Ahon warga Desa Bakit, Kecamatan Parit Tiga, Jebus  Bangka Batat ini.

Saat itu Ahon yang merusak hutan lindung hanya dituntut oleh jaksa dengan kurungan penjara selama 2 bulan, denda Rp100 juta dan subsider 3 bulan kurungan, serta barang bukti lahan seluas 15 hektar dirampas untuk negara, hasil putusannya sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sangat disayangkan waktu itu JPU menuntut terdakwa telah melanggar Pasal 50 Jo Pasal 78 UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Padahal, sanksi pidananya seperti diatur di pasal 78 dikatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5 milyar.(herman)

Pos terkait