Terdakwa Arwan Koty Merasa Hak Kemerdekaannya Dirampas Penyidik, Jaksa dan Hakim

  • Whatsapp

Oleh: Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu dengan terdakwa Arwan Koty, kembali digelar dan terbuka untuk umum oleh majelis hakin  yang diketuai Arlandi Triyogo SH MH dengan hakim anggota Toto SH MH dan Ahmad Sayuti SH MH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kamis (16/92021) kemarin.

Dalam menangani dan mengadili berkas perkara pidana dengan nomor 1114/pid.B/2020/PN JKT. Majelis hakim dinilai tidak Objektif dalam memeriksa berkas perkaranya maupun fakta-fakta selama persidangan.

Menurut Tim Kuasa Hukum Arwan Koty, dari mulai tahap pemeriksaan hingga persidangan Hak kemerdekaannya telah dirampas oleh penegak hukum dari Penyidik, JPU hingga Hakim. Padahal terdakwa telah mengungkap kebenaran dari bukti-bukti surat dari Pelapor yang palsu dan hasil rekayasa.

Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Susilo selaku Deputy Marketing Manager dari PT Indotruck Utama saat menjadi saksi. Dibawah sumpahnya di persidangan, Susilo mengatakan bahwasanya saksi tidak pernah mengatakan Arwan Koty telah menerima Excavator.

Hal senada juga dikuatkan dari keterangan saksi dari Pelapor yang bernama Rahman Ali bahwa pertemuan di resto jemahdi, tidak ada amandemen atas penunjukan Soleh Nurtjahyo sebagai ekspedisi pengangkutan dari Arwan Koty.

Pada pertemuan itu hanya pembicaraan biasa sambil makan malam, dan saksi juga mencabut sebagian keterangannya dipersidangan dibawah sumpah bahwa dia tidak tahu excavator sudah di kirim ke Nabire dan telah di terima oleh Arwan Koty itu dari Penyidik yang mengetikkannya.

Dalam kesaksiannya dipersidangan dibawah sumpah, Presiden Direktur (Presdir) PT Indotruck Utama Bambang Prijono, tidak pernah mengatakan bahwa Arwan Koty telah menerima Excavator, hanya mengaku excavator telah diserahkan kepada Soleh sebagai ekspedisi pengangkutan.

Menurut keterangan Terdakwa yang juga diperkuat dengan keterangan security yang pernah menjadi saksi, dalam keterangannya Arwan Koty mengatakan pernah ada utusan dari Dirut PT. Indomobil yang bernama Hendra Tamin datang ke rumah Alfin dan Arwan Koty.

Kepada Security Hendra Tamin mengatakan, maksud dan tujuannya untuk bertemu Arwan Koty dan anaknya yang bernama Alfin untuk mengadakan perdamaian dan akan dipertemukan dengan pihak PT Indotruck.

Kedatangan Hendra Tamin waktu itu saat masih dalam proses penyelidikan atas laporan polisi No: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 16 Mei 2019, Saat itu Hendra Tamin mengatakan agar perdamaian dilakukan tanpa syarat dan agar Arwan Koty mencabut laporannya tanpa ada penyerahan excavator yang telah dibayar lunas oleh dirinya dan anaknya.

“Jika tidak mau menuruti maka saya dan anak saya akan dipenjarakan, begitu ancamannya dari orang yang bernama Yan melalui panggilan telepon kepada Finny Fong isteri saya,” terang Arwan Koty.

Dihadapan majelis hakim, Arwan Koty menjelaskan Bahwa dirinya mendapatkan pemberitahuan terkait laporannya yang dihentikan pada tahap penyelidikan pada awal tahun 2020 tepatnya bulan Januari. Padahal masih dijanjikan oleh Penyelidik Krisman akan diambil keterangan tambahan dan tambahan bukti baru setelah tahun baru.

Surat penghentian penyelidikan terhadap laporan Arwan Koty dan surat penetapan Tersangka terhadap Arwan Koty dilakukan dan ditandatangani oleh Kombes Suyudi Ario Seto, SH. S.I.K. Msi pada saat terlapor (Bambang Prijono) melaporkan balik Arwan Koty di Tipideksus Mabes polri dengan keterangan laporan polisi Arwan Koty dihentikan Penyidikan. Namun Faktanya bukti dalam Surat Ketetapan laporan Polisi Arwan Koty dihentikan pada tahap Penyelidikan.

Kemudian dalam persidangan majelis hakim meminta agar penasehat hukum terdakwa agar bertanya terkait dakwaan pasal 220 dan 317 saja, jangan yang lain. Namun Norwandi menjelaskan bahwa bukti-bukti dan  keterangan dari terdakwa dan pertanyaan dari pengacara ini ada korelasinya dari uraian dakwaan JPU.

Norwandi juga mempertegas pertanyaan kepada Arwan Koty, apakah terkait laporan anda dengan nomor 3082, dua orang tersebut, Bambang Prijono dan Theresia ada yang dijadikan tersangka?

Arwan Koty mengatakan bahwa atas laporannya Bambang Prijono belum pernah di periksa sebagai tersangka dan belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Terkait apa anda diperiksa oleh penyidik terkait pasal 220 KUHP ?. “Saya dilaporkan dan diperiksa terkait pasal 220 KUHP dan 263 KUHP Pak.”Jawab Arwan Koty.

Selanjutnya Pendi mempertanyakan isi dalam surat dakwaan JPU tertanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Abdul Rauf yang telah mendakwa terdakwa Arwan Koty dengan dakwaan pasal 220 dan 317 KUHP. “Apakah anda (terdakwa) pernah diperiksa atas perkara pasal 317 ?,” tanya Pendi SH kepada Arwan Koty.

Arwan menjawab bahwa dirinya tidak pernah diperiksa terkait pasal 317 KUHP. Kepada majelis hakim Arwan Koty juga menerangkan bahwa dirinya pernah diperiksa atas pasal 263 KUHP, namun penyidik tidak dapat membuktikan dugaan pasal tersebut sehingga muncul pasal 220 KUHP.

Tapi didalam surat dakwaan yang ditandatangani oleh Jaksa Abdul Rauf dan yang dibacakan oleh Jaksa Sigit SH dipersidangan beberapa waktu lalu ada pasal 317 KUHP. Padahal saat istri saya dan pengacara Aristoteles bertemu dengan Jaksa Abdul Rauf SH sempat mengatakan bahwa ini hanya pasal 220 KUHP dan berkas sudah P21.

Pada saat itu di kantor Kejagung Jaksa Abdul Rauf juga mengatakan tidak akan melakukan penahanan. “Akan tetapi saat pembacaan surat dakwaan muncul pasal 317 KUHP, Ini kan sangat aneh pak,”ujar terdakwa menjawab pertanyaan Pendi Matias Sidabariba SH.

Apakah pihak PT Indotruck utama pernah melakukan Serah Terima Excavator dengan mitra kerja saudara ? Arwan Koty menjelaskan “dia tidak tahu, namun yang membeli Excavator itu adalah saya, bukan mitra bisnis saya, perjanjian jual Beli dibuat antara saya (Arwan Koty) dan PT Indotruck utama, Bukan atas nama Mitra saya, dan saya yang membayar Lunas Excavator itu, bukan mitra bisnis saya. “ujar Arwan Koty.

Usai sidang, Aristoteles MJ Siahaan SH merasa heran atas pertanyaan Jaksa yang bertanya diluar perkara ini,  karena jaksa dalam mendakwa dan bertanya harus berdasarkan berkasnya.

“Tapi saya lihat disini tidak ada kaitannya pertanyaan jaksa dalam perkara ini kepada klien kami, jadi kami merasa keberatan,” kata Aristoteles.

Terkait bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh JPU, Aris menilai ada bukti yang tidak bersesuaian, dimana yang membuat surat pernyataan atas nama Soleh Nurtjahyo dan menandatangani adalah Agung Prabowo, yang merupakan staf gudang dari PT Indotruck Utama.

Yang lebih menariknya lagi lanjut Aristoteles menjelaskan, ada 1 perjanjian antara para pihak dan sudah jelas perjanjian itu diatur oleh undang-undang, para pihaklah yang memiliki, bangaimana bisa dimiliki oleh orang diluar para pihak. jelasnya Perjanjian kerjasama antara Finny Fong dengan mitranya bisa ada ditangan PT Indotruck Utama.

“Berarti ada kemungkinan dan patut diduga alat Excavator itupun telah diserahkan kepada orang lain, sebagaimana perjanjiannya saja mereka bisa dapatkan.” tandas Aristoteles.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *