Tidak Mau Bayar, 3 Tahun Urus Sertifikat Melalui Program Prona Tidak Selesai, Kinerja BPN Dipertanyakan

Oleh: Casban

BEKASI, AMUNISINEWS.CO.ID – Program Prona atau yang sekarang di sebut PTSL yang di canangkan presiden Joko Widodo bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meringankan biaya pengurusan sertifikat tanah.

Bacaan Lainnya

Tetapi program Prona/PTSL tersebut sering kali di jadikan bancakan oleh oknum untuk meraup rejeki dengan meminta sejumlah uang kepada warga yang hendak mengurus sertifikat tanahnya.

Kendati biaya pengurusan Prona atau PTSL hanya Rp 350 ribu, tetap saja pada kenyataannya ada oknum-oknum mulai dari perangkat RT sampai perangkat desa/kelurahan yang selalu berdalih atau beralasan untuk meminta sejumlah uang kepada warga yang hendak mengurus sertifikat tanahnya dengan besaran yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah luas tanah warga tersebut.

Tidak sedikit perangkat desa/kelurahan yang terseret hukum akibat melakukan pungli kepada warga atau masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanahnya melalui program PRONA/PTSL, tetapi kejadian-kejadian itu tidak membuat efek jera bagi para oknum mulai dari perangkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan oknum BPN.

Seperti halnya yang dialami Eviria, yang mengurus sertifikat tanahnya yang beralamat di RT 03 RW 08 Kel. Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Kota, Propinsi Jawa Barat. Kepada awak media mengatakan dari tahun 2018 sampai sekarang sertifikat tanah nya belum selesai.

”Dari tahun 2018 saya urus sertifikat tanah saya ikut program prona tapi sampai sekarang belum selesai. Pertama tanggal 28 Juni 2018, saya urus sertifikat tanah ikut program prona dengan mendatangi kantor kelurahan Pedurenan, tetapi dari kelurahan saya di suruh nemuin Pak Nemit selaku RT, lalu P’ak Nemit minta lima ratus ribu (500.000) katanya buat pengurusan,” jelas Eviria.

Lanjut Eviria, “pernah saya tanyakan ke Pak Nemit kabar sertifikat saya tahun 2020, katanya data saya sudah ada dan sedang di proses sertifikatnya,” terang Eviria.

Eviria juga menambahkam, “bulan Nopember 2021 saya datangin RT malah kasih saya berkas serta sertifikat kosong (tidak ada nama), saya tanya sama RT kok sertifikatnya tidak ada nama saya (kosong). RT bilang saya tidak tau karna begitu yang dikasih ke saya, lalu RT suruh saya menanyakan ke kelurahan, ”Ibu tanya aja ke Kelurahan,” kata Eviria menirukan ucapan RT tersebut.

“Sampai di kelurahan saya temui Tugor salah satu staf di Kelurahan Pedurenan kejelasan sertifikat kosong yang diberikan RT, malah Tugor bertanya, Kok ini (sertifikat kosong) bisa sama ibu” sambil mengambil berkas & sertifikat kosong yang di berikan RT, anehnya RT ajak saya ngobrol di belakang dan bilang kalau ibu mau cepat sertifikatnya, ibu harus bayar tiga juta buat kasi orang BPN kata RT tersebut. Jelas saya tidak mau memberikan uang tersebut karena tidak ada bukti kwitansinya, saya takut tidak jelas dan uang saya hilang,” papar Eviria.

Saat dikonfirmasi via WA, untuk menanyakan perihal aduan salah satu warganya, Gutus selaku Camat Mustika Jaya  mengatakan ”siap pak, info berkas sudah di BPN, di Ibu Iyoh, waktu itu kendala gambar ukur sudah ditindak lanjut lagi,” tulis camat.

Terpisah, saat diminta klarifikasinya via WA, Tugor salah satu staf di Kelurahan Pedurenan mengatakan ”ya pak berkas sudah di BPN, di bu Iyoh, waktu itu ada kekurangan di gambar ukur, bisa cek ke beliau trims,” jawab Tugor.

Dan saat dikonfirmasi via WA, Iyoh salah satu Staf di BPN Kota Bekasi mengatakan, “silahkan hubungi aja orang yang bersangkutan yang ngurus, Eviria ya” jawab Iyoh dan langsung memblokir WA.

Dari komunikasi yang terjadi, terlihat mereka saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Nemit ketua RT, Tugor Staf Kelurahan Pedurenan dan Iyoh Staf BPN.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.