Tiga Ketua Partai Resmi Koalisi Bahas Pilkada Jeneponto Mendatang

Oleh : Hamzah Sila

JENEPONTO, AMUNISINEWS.CO.ID – Menghadapi pemilihan Presiden dan juga pemilihan Bupati termasuk pilkada Jenponto tahun 2024 mendatang, tiga partai besar, yakni Golkar, PAN dan PPP resmi berkoalisi.

Koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu telah di deklarasikan pada Kamis, 12 Mei 2022. Hal itu dilakukan oleh Ketiga partai politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222. Dengan dideklarasikannya koalisi tersebut, diharapkan akan berdampak pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang juga akan digelar pada tahun 2024.

Di Kabupaten Jeneponto, tiga pimpinan partai politik di Butta Turatea melakukan pertemuan awal dalam berkomunikasi terkait Koalisi Indonesia Bersatu, pada hari Senin, 23 Mei 2024.

Yang terlibat dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD II Partai Golkar Jeneponto, H. Iksan Iskandar, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jeneponto, HM Imam Taufiq Bohari, dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta, untuk menindak lanjuti instruksi partai.

Ketika tim Amunisinews bertanya terkait pembahasan ketiga pimpinan partai politik itu, Ketua DPC PPP Jeneponto, Imam Taufiq Bohari mengatakan, ” membahas terkait koalisi partai ditingkat pusat yang ditindak lanjuti sampai di tingkat daerah,” kata Imam Taufiq.

Selanjutnya terkait koalisi Indonesia bersatu tersbut akan berdampak dalam berkoalisi untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Jeneponto, Imam Taufiq menjelaskan, “kita lihat nanti, seperti apa konstalasi politik, termasuk hasil Pileg 2024,” kata Imam Taufiq.

Sementara, Ketua DPD PAN Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta mengaku, pertemuan tiga pimpinan partai politik itu membahas terkait koalisi Indonesia bersatu yang telah dideklarasikan oleh pimpinan partai pusat.

“Jadi intinya menindaklanjuti perintah partai, kita di daerah ikut saja dengan perintah partai,” jelas Asdin.

Terkait dalam menghadapi Pilkada Jeneponto, Asdin menyebut belum membahas hal tersebut. “Tentunya kita harapkan komunikasi terus dilakukan, jika instruksi pimpinan partai di pusat itu wajib, kenapa tidak,” Kata Asdin.

Pos terkait