Tnets, Jalan-Jalan Dapat Duit atau Jalan-Jalan Kena Tipu?

  • Whatsapp

chandra kirana

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, pada Senin (4/9/2017) memanggil Ketua Umum Komite Penegakan Pro Justitia, Chandra Kirana, berkaitan dengan dugaan MLM tanpa Surat Izin Usaha Penjual Langsung (SIUPL) lewat praktik investasi yang dilakukan pemilik PT. Transnet Sukses Mandiri, atau lebih dikenal Tnets. Chandra dimintai keterangan seputar kasus tersebut.

Saat ini, menurut Chandra Kirana, Bareskrim Mabes Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Tnets terkait perhimpunan dana masyarakat yang nilainya belum diketahui pastinya berapa karena belum ada laporan kerugian dari member terkait bisnis MLM tersebut.

“Saya jelaskan ke polisi, bahwa praktik PT. Transnet Sukses Mandiri itu yang legal adalah Tour dan Travelnya dan Multi Level Marketing (MLM) yang dijalankannya tidak memiliki SIUPL sebagai syarat menjalankan MLM, sehingga takutnya nanti dapat merugikan masyarakat,” katanya kepada wartawan.

Menurut Chandra, Tnets mengaku sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), syarat hukum yang mesti dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung (direct marketing) alias MLM. Bisnis dengan sistem perekrutan piramida.

“Ternyata perusahaan itu belum punya SIUPL, bahkan mengurus untuk mendapatkan izin itupun belum dilakukan Tnest sampai saat ini, ini jelas berbahaya, dapat dicurigai praktiknya abal-abal dan dicurigai akan melakukan penipuan,” tegas Chandra.

Chandra mengaku mendapat informasi resmi dari surat balasan atas pertanyaan perihal legalitas yang ditanyakan.

Melalui surat jawaban Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditanda tangani Parwoto Taruno selaku Direktur Pelayanan Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 12 Juli 2017, bahwa PT. Transnet Sukses Mandiri belum memiliki SIUPL karena memang belum pernah mengurus perizinan tersebut. BKPM adalah Lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut.

“Ini sudah jelas melanggar hukum, setidaknya yang dilanggar adalah Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang investasi, atau menghimpun dana masyarakat, harus memiliki SIUPL,” jelas Chandra Kirana.

Promo Tnets

Chandra menjelaskan praktik Tnets untuk menjaring anggota ialah kerap melakukan promo bisnis lewat Talk Show di radio-radio swasta, Tnets juga menggelar diskusi di banyak hotel di Jakarta dan daerah, dan mengundang berbagai lapisan masyarakat sebagai peserta.

Dikesempatan tour promo, lanjut Chandra, pihak Tnets mengiming-iming dengan slogan: “Jalan-jalan Dapat Duit” kepada masyarakat.

Kepada calon anggotanya, perusahaan ini menawarkan pilihan investasi di antaranya: Silver US$ 350 (Rp. 3.150.000), Gold US$ 1.000 (Rp. 9.000.000), dan Platinum US$ 2.300 (Rp. 20.700.000). Adapun kurs ditetapkan sebesar Rp. 9.000 untuk satu dollar Amerika Serikat.

Jika ingin berjualan tiket online, anggota harus menambah Rp. 150.000,-/member.

Dijelaskan Chandra, Tnets telah dipanggil Satgas Waspada Investasi dan telah diberikan teguran untuk mengubah sistem penjualannya dan menghentikan praktik penjualan MLM-nya sampai menyelesaikan semua perizinan yang diwajibkan untuk perusahaan MLM terpenuhi.

Panggilan yang dilakukan oleh Bareskrim dikarenakan adanya surat tembusan dari KPPJustitia yang ditujukan pada BKPM,karena Bareskrim adalah bagian dari Satgas Waspada Investasi.

Kecurigaan bermula dari anggota member yang kerap menanyakan soal SIUPL kepada pihak Tnets, Kepada anggota yang bertanya, pemilik Tnest berinisial RW menjelaskan, bahwa SIUPL-nya memakai nama PT. House of Princess.

Jawaban itu sudah nggak benar, mana mungkin ada suatu perusahaan menggunakan surat izin usaha perusahaan lain, berbeda dengan nama bdan hukumnya,” ujar Chandra.

Hasil penemuan Chandra di BKPM ialah surat izin sementara PT.House of Princess sudah kedaluwarsa alias tidak berlaku lagi, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

“Di Kementerian Perdagangan, ternyata PT. Transnet Sukses Mandiri (Tnets) maupun PT. House Of Princess tidak memiliki SIUPL yang artinya karena keberadaan MLMnya ilegal, maka dapat dipastikan tidak terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia(APLI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” papar Chandra.

Diduga Praktik ilegal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2012.

Pihak Tnets telah dipanggil Satgas Waspada Investasi, yang terdiri dari unsur OJK, BKPM, Kemendag RI, APLI, dan Bareskrim Mabes Polri.

Chandra berharap, setelah adanya laporan masyarakat tentang praktik MLM ilegal Tnets, sebaiknya pihak Tnets segera melaksanakan peringatan dan kesempatan yang diberikan oleh Satgas Waspada Investasi untuk segera melengkapi persyaratan izin yang seharusnya, dan seluruh aktivitas bisnis MLM nya di dihentikan sampai semua perizinan benar-benar memenuhi syarat. Jika tidak, akan banyak pihak yang dirugikan bilamana perusahaan tersebut ditutup karena tidak memiliki SIUPL dan ujung-ujungnya member juga yang jadi korban. (bobon santoso)

 

Pos terkait