Tuntut ADD Naik, 40 Kades Mogok Kerja

  • Whatsapp

 

NUNUKAN, AMUNISINEWS.COM- Pada Senin pekan kemarin, puluhan kepala desa (Kades) di Kabupaten Nunukan-Kalimantan Utara (Kaltara) yang tergabung dalam Aliansi Desa Perbatasan Pedalaman (ADP2),mendatangi kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Nunukan yang beralamat di jalan Ujang Dewa Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan,untuk menyampaikan aspirasi terkait Alokasi Dana Desa(ADD) di tahun anggaran 2017.

Ketua ADP2 yang juga sebagai Kepala Desa (Kades) Kalambuku Kecamatan Lumbis Ogong,Kabupaten Nunukan Pelipus dalam hearing dengan DPRD mengungkapkan pula bahwa, ada sekitar 40 Kades yang hadir, didominasi Kades dari Dapil 3 seperti Sembakung, Sebuku, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi dan Krayan.

Mereka kata Pelipus, menolak penetapannilai ADD sebesar Rp.30 miliar dalam APBD 2017 yang dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini,“Apalagi nilai tersebut dipotong dengan hutang Pemdapada tahun 2016 kurang lebih sekitar Rp.16 miliar,sehingga tersisa Rp.14 miliar yang dianggarkan khusus untuk ADD,termasuk untuk operasional desa selama 12bulan. Jadi tuntutan kami berdasarkan Undang-undang(UU)Nomor:6 tahun 2014 bahwa, Anggaran Dana Desa(ADD)diambil 10 persen dari dana perimbangan,” ujar Pelipus.

Menurut Ketua ADP2 jika mengacupada APBD Kabupaten Nunukan tahun 2017 mencapai Rp.1,3 triliun, dibagi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pembangunan,tersisa Rp.636 miliar. Artinya, sesuai UU Nomor: 6 tahun 2014,ADD untuk desa semestinya Rp.63 miliar.“Namun,prakteknya yang terjadi sekarang kami melihat hanya 2,5 persen saja atau kuranglebih Rp.14 miliar. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan kami karena jelassekali tidak bisa menghidupi desa, jadi yang hilang ini,yang kami tuntut,adalah 7,5 persennya atau kurang lebih Rp.49 miliar,” ujarnya.

Pelipus menyebutkan, pada 2016 lalu, jatah ADD untuk masing-masing desa berkisar dariRp.115-140 juta, tetapi prakteknya juga tidak mencapai angka tersebut, karena Pemerintah Daerah masih berhutang kepada desa sebesar Rp.16 miliar.“Kami sebagaiPemerintah Desa menuntut kepada Pemerintah Daerah karena kita berbicara aturandan Undang – undang yang ada,” jelasnya.

Imbas dari ADD yang menurun ini menurut Pilipus, Pemerintah Desadipastikan bakal digaji sebesar Rp250 ribu per bulan.“Kalau dikembalikan kePemerintah Daerah, maukah mereka digaji dengan angka tersebut. Sementaratanggungjawab, gerbangnya Pemerintah Daerah adalah desa. Tidak ada desa berartitidak ada pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Pelipus bahwa, mengenai pelayanan desa kepada masyarakat jelas menggangu,termasuk untukkebutuhan operasional desa seperti kebutuhan alat tulis kantor(ATK),sehingga hutangkepada rekanan menumpuk.

“Dengan adanya dana yang keluar itu,tidak cukup untukbayar hutang kemarin,kemudian berpengaruh juga kepada program desa karenakaitan dengan biaya. Pemerintah desa berani menghutang kemarin karena sesuaidengan janji daerah sampai berakhirlah tahun 2016,” terangnya.

Masih menurut Pelipus bahwa, hutang Pemerentah Daerah sebesar Rp.16 miliar kepada 232 desa sampai saat ini belumdibayar, sehingga mempengaruhi operasional desa, rata-rata Kepala Desa(Kades)diNunukan ingin hadir dalam aksi ini,namun sebagian besar terkendala biayatransportasi.

“Kami yang ada saat ini hanya bermodalkan nekat saja,patungan dariaparatur desa yang ada,”ucapnya.

Pelipus menegaskan pula bahwa, apabila tidak ada respons,maka ADP2 akan membuat gerakanmogok pelayanan dan lepas baju dinas secara massal.“Akan kami titip baju dinaskami kepada DPRD.Kalau sudah ada tanggapan, berarti kami ambil, kalau tidak ada,kami berhenti jadi Kepala Desa termasuk mogok pelayanan. Mulai saat ini sudahmulai mogok kerja dan kami berikan waktu selama satu minggu,”katanya./RDM.

 

 

Pos terkait