Ulama Kok Dibungkam!

  • Whatsapp

KH Ma’ruf Amin: Atribut Ulama, Da’i Maupun Mubaligh Diberikan oleh Masyarakat. Bukan dari pemerintah,!

KH Maruf Amin
KH Ma’ruf Amin

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag), yang oleh Gus Dur mau dibubarkan, mendadak punya usulan baru: mensertifikasi khatib Jumat. Usulan ini, dilatari  mencegah radikalisme yang berujung teroris, atau mencegah khatib yang vocal dan ceplas-ceplos  ala Habib Riziek Syihab?

Kasus penistaan agama yang “mensandera” Basuki Tjahaja Purnama belum lagi usai. Bahkan, kasusnya mulai melebar. Melibatkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa pembicaraannya di telepon disadap, menyusul “penekanan” terhadap saksi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin di persidangan.

Akibatnya, pelbagai kalanganpun – khususnya warga Nahdatul Ulama (NU) menjadi gerah. Ahok, ditambah kuasa hukumnya, dinilai tidak santun terhadap ulama. Apalagi sampai mengucapkan ancaman, mau “menpolisikan” kiai sepuh yang memimpin Ormas Islam terbesar di Indonesia.

Nah, di tengah suasana tersebut, mendadak saja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menggulirkan wacana baru: mensertifikasi khatib sholat Jum’at.
Wacana tersebut dilontarkannya saat rapat kerja bersama Komisi VII, akhir Januari lalu. Alasannya, kata politisi dari PPP ini, kondisi bangsa saat ini sedang diuji, dan arahnya pada integrasi bangsa. Sehingga, lewat sertfikasi itu, para dai mengkampanyekan moderasi agama. Ceramahnya pun bukan memecah umat maupun menghujat.

Sontak saja, wacana yang digulirkan itu, mendapat penolakan dari kalangan ulama dan DPR. Sebut saja, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Ia  menolak usulan tersebut, lantaran akan membatasi khutbah, khususnya hanya diberikan pada dai yang bersertifikasi.

Lagipula, menurut politisi Gerindra ini, usulan itu kurang tepat karena isu agama saat ini sensitif. “Komisi VII setuju program peningkatan mutu kompetensi dan kapasitas juru dakwah, tapi bukan sertifikasi,” ujar Sodik.

Sedangkan “bos” Lukman, Wakil Presiden Jusuf Kalla, meskipun tidak menolak, namun mengingatkan sertifikasi itu tidak mudah. Apalagi keberadaan masjid hampir 1 juta. “Jadi, mubalignya bisa  jutaan,” ujarnya pada awak media. Jk mengingatkan, sebaiknya perlu diketahui keahlian masing-masing setiap khatib, sehingga masyarakat tinggal memilih sesuai dengan keinginan.

“Kalau, ada mubalig yang keras, itu sebenarnya hanya penilaian masyarakat. Kalau dia macam-macam, ya,. tidak diundang oleh masyarakat,” ucap JK, yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia. Apalagi, dakwah di Indonesia bersifat komunitas, sehingga tidak mudah diatur. Menurutnya, ada tiga negara yang pengelolaan masjidnya diatur sendiri oleh masyarakat, yaitu Indonesia, Pakistan dan India.

Ustadz Dr. Muinuduniilah Basri lain lagi. Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta ini menilai sertifikasi itu upaya baik mencegah orang yang tidak berkompeten bicara tentang agama. Cuma, jika sertifikasi itu untuk mengekang, atau mengarahkan khutbah sesuai kehendak penguasa, dinilainya kebijakan itu sebagai “alat” untuk membungkam ulama.

“Sejak kapan pemerintah mau bicara tentang Islam, sehingga saya melihat kebijakan ini dalam rangka membungkam para ulama,” ujarnya, seperti ditulis oleh VOA Islam. Bahkan, dari waktu ke waktu, pemerintah dinilainya justru melakukan tindakan yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam, seperti melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

Contohnya, Habis Riziek Syihab. “Komandan” Front Pembela Islam ini, kini menjadi “pesakitan” dengan beruntun masalah, entah soal penistaan lambang negara, ditambah daftar lainnya, seperti penistaan agama dengan kata “bidan”, soal uang cetakan baru dan sebagainya. Tokoh ini pula termasuk arsitek demo 411 dan 212 yang melibatkan jutaan “jamaah” turun ke jalan, termasuk “memaksa” kasus penistaaan agama disidangkan dengan deadline, meminta Kapolda Jabar dicopot dan masalah lain.

Gaya Habib Riziek inilah  yang dikhawatirkan melahirkan “islam garis keras” , yang dikhawatikan juga oleh Badan Nasional Penanggulan  Teroris (BNPT) di tahun 2012, sehingga sertifikasi pun dilontarkan. Padahal, seperti dikatakan oleh KH Ma’ruf Amin, atribut ulama, dai maupun mubalig diberikan oleh masyarakat. Bukan dari pemerintah.

Bahkan, ada pula menyebut, sertifikasi sama dengan pengontrolan, pembatasan dan tindakan dari pemerintah yang otoriter, tak jauh beda dengan era Orde Baru. Selain itu, usulan sertifikasi dinilai upaya “mengkriminalisasikan” pemikiran seseorang yang berseberangan dengan kepentingan penguasa, khususnya pemikiran yang mengusung Islam.
Sebaliknya, lewat sertifikasi itu pula,    pemerintah ingin ”menciptakan ulama-ulama stempel” yang ceramah dan fatwa-fatwa hanya untuk mendukung atau membenarkan secara membabibuta kebijakan pemerintah. *tim/lian

Pos terkait