Wacana pemekaran Daerah di Kalimantan Barat semakin serius

  • Whatsapp

IMG-20170724-WA0033

SINGKAWANG,AMUNISI NEWS.COM: Forum Masyarakat Peduli Pantai Utara (Formptura)
Pada 23 Juli 2017 Pukul 19.30 WIB, mengadakan halal bi halal yang dihadiri tiga kepala daerah, yakni Walikota Singkawang Awang Ishak, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Sambas Atbag Romin Suhaili.

Silahturahmi yang digelar di Kantor Walikota Singkawang, Aula Lantai 1 itu dihadiri pula oleh sejumlah tokoh masyarakat dari setiap daerah masing – masing.

Dalam acara tersebut dibicarakan pula soal pemekaran daerah. Semangat dalam pemekaran daerah yang diharapkan dapat menjadi solusi percepatan pembangunan dan ekonomi tersebut mendapatkan tanggapan positif kalangan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kawasan pantai utara, Kalimantan Barat.

Awang Ishak menyatakan pembentuk provinsi tidaklah mudah, selalu gagal dikarenakan faktor yang tidak terpenuhi. “Sejak lama, sudah beberapa pergantian kepala daerah memang wacana ini sulit terealisasi karena mungkin perencanaan yang kurang matang,” ujar Awang Ishak yang hadir mengenakan pakaian adat melayu.

Awang menyarankan Subah, sebagai Ibukota provinsi apabila pemekaran tersebut benar terealisasi, dikarenakan letak geografis yang berada di tengah-tengah ketiga daerah tersebut.

Sementara itu Bupati Bengkayang atau yang akrab disapa Gidot, juga berharap dengan komunikasi yang intens dapat mewujudkan cita- cita yang diharapkan.

Ke depan, Gidot juga berharap panitia pemekaran agar segera terbentuk, dikarenakan peranan pentingnya.

Bupati Sambas, Atbah Romin, berpendapat dengan adanya pemekaran, peranan negara diharapkan benar benar terasa oleh rakyatnya.

“Masyarakat belum merasakan pembangunan dan pelayanan yang optimal, karena wilayah yang luas,” ujar Atbah Romin.

Atbah menambahkan dengan adanya pemekaran ini tentu akan memudahkan peranan pemerintah dan masyarakat akan merasakan kehadiran negara di tengah tengahnya.

Sementara itu, sejak 2015 hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri telah menerima ratusan usulan pemekaran daerah otonom baru dari masyarakat maupun DPR.

Indonesia dengan 34 provinsi dan 508 kabupaten/ kota, berdasarkan kajian Kemendagri, 65 persen daerah otonom tersebut gagal berkembang.
Maka dari itu Kemendragri tidak akan memproses pemekaran daerah yang belum layak guna mencegah daerah yang gagal berkembang.

Dalam menganalisis, Kemendagri melibatkan sejumlah pakar antara lain, terdiri dari, ahli otonomi dan ekonom yang akan mendalami dimensi geografis, demografis atau kependudukan, dan sistem, seperti potensi fiskal daerah dan perekonomian daerah sebagai indikator potensi dari daerah tersebut.

Faktor yang mendorong pembentukan pemekaran daerah baru antara lain adalah faktor perbatasan daerah dengan negara lain, jumlah penduduk, potensi daerah dan potensi ekonomi, keamanan dan alasan historis, kultural dan budaya.(bobon santoso)

Pos terkait