Walikota Tual Nonaktifkan Sekda Dinilai Menyalai Aturan ASN

  • Whatsapp

tual

KOTA TUAL, AMUNISINEWS.COM – Walikota Tual Adam. Rahayaan S Ag, M Si dalam waktu kurun empat bulan terakhir ini terkesan sibuk dalam melakukan reformasi birokrasi tehadap pejabat esalon II, III, dan IV dalam lingkup Pemerintahan Kota Tual

Kesan yang ditunjukan oleh petahana saat ini adalah melantik sejumlah pejabat birokrasi dalam lingkup pemerintahan yang tidak sejalan dengan Tim Baperjakat di mana kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang ASN tidak lagi ditunjukan dalam masa rezim Rahayan saat ini.

Sang petahana yang dinilai arogan dan tidak memiliki sikap profesionalitas, proposionalitas, dalam meneliti dan menkaji kembali semua jenjang jabatan yang ada dalam Lingkup Birokrasi membuat sejumlah pejabat mulai ketakutan dengan langkah-langkah yang tidak berpatukan pada peraturan dan undang-undang ASN

Dimana regulasi yang terjadi saat ini adalah sejumlah pejabat Esalon II, III dan IV dalam menduduki jabatan strategi dalam Pelayanan pembangunan tidak lagi mengarah kepada Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014

Tentang penjelasan umum, untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial.
Sesuai pengamatan media ini dalam pandangan sejumlah publik mulai meragukan kualitas sumberdaya manusia yang menduduki jabatan-jabatan strategi dalam birokrasi saat ini disebabkan oleh tidak adanya uji kompotensi dan kelayakan dalam setiap SKPD yang membuka lelang jabatan

Ironisnya lagi Sekertaris Daerah (Sekda) Drs.Basry Adli Bandjar secara resmi diberhentikan secara tidak terhormat melalui lisan di depan Seluruh Pejabat SKPD Lingkup pemerintahan Kota Tual melalui rapat bersama waliota tual di Aula Pandopo Yarler

Pemberhentian sekertaris daerah ini dilakukan oleh rahayaan tanpa Surat Keputusan Gubernur Maluku Ir.Said Assagaf, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan publik dengan pemberhentian secara lisan sesuai dengan undang-undang ASN

Drs.Basri Adly Bandjar saat dikonfirmasi di tempat kediamnya (20/04) mengatakan, dirinya tidak menetahui sekali pemecatannya pada jam 03:00 wit saat rapat bersama SKPD di Aulah Pandopo Yaler,

Karena pada saat itu banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dirinya tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut namun informasi yang diterimanya pada saat itu melalui beberapa pejabat SKPD

Lebih lanjut Bandjar menyikapi hal tersebut sebagai poncopotan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam undang – undang, karena seorang pejabat yang diberhentikan seharusnya melalui proses – proses dan tahapan – tahapan sesuai mekenisme Dan aturan – aturan yang berlaku

Di antara-nya ada teguran secara lisan, tertulis dan ada pelangaran – pelangaran berat baru bisa diberhentikan secara terhormat. “Namun bila Adam Rahayaan memberhentikan saya selaku sekertaris daerah maka secara tidak langsung walikota telah mengambil hak dan kewenangan Gubernur saat ini,” katanya. (fp-19)

 

Pos terkait