Warga Harap Proses Hukum Pemalsuan Tanda Tangan  BPD Dipercepat

  • Whatsapp

Oleh Tama

SIDOARJO,AMUNISINEWS.CO.ID- Kejaksaan Negeri Sidoarjo kembali didatangi puluhan warga Desa Tambak Cemandi, Selasa (25/5/2021).Kedatangan mereka kali ini guna dimintai keterangan oleh Pidsus.Hal ini terkait permasalahan pemalsuan tanda tangan ketua BPD Desa Tambak Cemandi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Sekdes.

Salah satunya Ahmad Saiku ketua rt 15 saat ditemui mengatakan, dirinya ditanya tentang proyek pavingisasi rt 14, dan 15, serta 16 rw 4.disitu ada sisa anggaran pembelanjaan riil Sisa 116 juta .disitu tertulis 102 juta.Baru kali ini terkuak karena rt baru. Kami semua meminta proses hukum lanjut dan jalan terus.

“Perlu diketahui juga saya sampaikan ada pembohongan publik yang mana ternyata Kustoro(Sekdes) tetap diposisikan Sekdes,berdasarkan rapat kesepakatan bpd untuk masalah ini yang bersangkutan dirotasi,namun diketahui warga sangat mengejutkan, yang bersangkutan tetap menjabat Sekdes, “ungkap Ahmad Saiku.

Kedatangan ketua BPD H. Irvan dirinya dimintai keterangan terkait penyekenan (scan) tanda tangannya (dipalsukan) Dan mengatakan tanpa kordinasi atau pemberitahuan juga tidak ada.

Sementara sekretaris BPD Badrus Syarifuddin menambahkan, ia ditanya terkait proses penyalahgunaan penggunaan stempelnya tidak ada ijin. Intinya penggunaan anggaran negara harus sesuai yang berlaku tanda tangan dan stempel perlu diperhatikan. Juga secara hukum yang berlaku.

“Kami sangat berharap kasus ini bisa diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku,karena ini menyangkut hak banyak masyarakat.Terutama untuk aggaran dana desa itu,”tegas Badrus.

Warga lainnya mengatakan saya hanya ditanya penyekenan tanda tangan dan penggunaan stempel sama pembangunan paving oleh  Ardy dan pacKisnu. “Yang jelas setelah ada pemanggilan yang kedua ini,” tegas warga.

“Saya merasa ada kepuasan hati.Saya selaku perwakilan warga berharap sekali secepatnya,segera diproses dan pihak terlapor secepatnya dipanggil guna proses hukum lebih lanjut,”  ucap H. Muhammad Tohir Nasir warga rt 6 rw 2 Desa Tambak Cemandi.

Dikesempatan berbeda Kasi Pidsus Lingga Naurie belum bisa dikonfirmasi dikarenakan saat pemanggilan warga yang dimintai keterangan mengatkan,saya rapat seharian sama pak Kajari,ujarnya kepada wartawan melalui pesan whatsapp.

Warga dibuat heran dengan adanya surat undangan kepada ketua BPD,dan beberapa orang lainnya berkop dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditanda tangani kepala dinas Fredik Suharto,S.Sos,MM.Yang mana surat mendasari surat camat Sedati tertanggal (1/4/21)No.714/358/438.7,5/2021.terkait permasalahan Desa Tambak Cemandi,tentang penyalahgunaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD.

Puluhan warga yang hadir di Kejaksaan mewakili warga Desa terlihat antusias dan sangat berharap kasus ini segera diproses.Hukum harus lanjut dan sudah tahap pemanggilan saksi- saksi dan pelapor guna dimintai keterangan. “Kami berharap secepatnya Kejaksaan memanggil terlapor, khususnya Pemdes Desa Tambak Cemandi,” katanya.

Bustanul Amilin menegaskan,selaku anggota BPD dan juga warga Amar ma’ruf nahi munkar,(perjuangan membela kebenaran dan memberantas kemungkaran) tegas Bustanul yang biasa dioabggil Milin.

“Saya selaku BPD sangat berharap kepada Kejaksaan mempercepat proses hukum ditegakakan,” tegas Bistanul Amilin selaku anggota bpd warga rt 14.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *