Warga Muara Angke Datang, Pendemo Diduga Suruhan ‘Ngibrit’

  • Whatsapp

WARTAWAN WARTA KOTA DIFITNAH, PELINTIR UCAPAN SUMBER BERITA

Kelompok warga nelayan berdemo, menolak Reklamasi
Kelompok warga (Forkeman-MA) nelayan berdemo, menolak Reklamasi teluk Jakarta

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA, — Aksi demo sekelompok orang mengaku warga Muara Angke di PTUN Jakarta, yang ingin mempengaruhi hakim untuk menolak gugatan warga untuk pembatalan reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (17/3) menebar cerita lucu.
Kedatangannya menggunakan empat bus ber-AC dan mewah, ini di motori oleh sekelompok warga pro Reklamasi Teluk Jakarta, tapi sebagian besar diduga bukan warga Muara Angke yang tadinya begitu bersemangat meminta hakim PTUN menolak gugatan warga.

Tapi, saat warga yang asli datang menggunakan angkot 01, satu persatu pendemo menyingkir dan masuk ke dalam bus mewah, yang diduga ada yang membiayai untuk menyewanya.

“Warga nelayan tak mungkin menyewa bus mewah tersebut untuk datang dari Muara Angke ke PTUN. Berbeda dengan kami warga asli yang swadaya menyewa angkot kesini,” ujar seorang tokoh masyarakat Muara Angke.

Warga asli yang datang ke PTUN kemudian meminta polisi yang berjaga-jaga untuk memeriksa mereka satu persatu.

Karena identitasnya takut terbuka, mereka menyingkir. Boleh dikata, misi mempengaruhi hakim gagal total karena takut sweeping Polri

“Kami mengenali siapa warga yang asli,” ungkap seorang haji.

Fitnah Wartawan Warta Kota
Sementara itu, warga Muara Angke Pluit, Jakarta Utara, yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke (Forkeman-MA), Rabu (16/3) mendatangi kantor redaksi koran Warta Kota di Palmerah, untuk menyampaikan data atas tuduhan atau fitnah dari seorang warga yang menyebut wartawan koran itu membuat berita dengan cara memelintir ucapan sumber berita.

Selain ingin bertemu pimpinan redaksi, warga juga menyerahkan surat resmi berisi dukungan apabila media terkemuka itu ingin melakukan tindakan hukum terhadap H Tubagus Mukri atas pencemaran nama baik, yang merusak kredibilitas koran  Gramedia grup tersebut.
“Apabila Warta Kota ingin melakukan tindakan hukum atas fitnah tersebut, kami siap memberikan bukti-bukti,” kata HM Syarifuddin Baso, Ketua Forkeman-MA dalam salinan surat yang diterima Amunisinews.com, Rabu lalu (16/03)

Masalah ini berawal ketika edisi Jumat, 4 Maret 2016, pada halaman 6 (enam) Warta Kota, saat H Tubagus Mukri, yang tengah melakukan aksi demo di PTUN Jakarta dan membuat berita berjudul : Ratusan Nelayan Demo di PTUN- Dukung Reklamasi Teluk Jakarta. Isi berita tersebut, dianggap mengganggu dan menyakiti perasaan warga Muara Angke yang kini tengah berjuang mempertahankan hidup dari upaya reklamasi Teluk Jakarta.

Soalnya, menurut warga, H Tubagus Mukri diduga datang melakukan demo bersama sejumlah orang yang bukan warga Muara Angke. Dan diduga pula merupakan suruhan pihak tertentu.

Nah, pada saat demo itu H Mukri mengatakan, menyayangkan dan merasa segelintir orang yang menolak reklamasi Teluk Jakarta, dikuitip Warta Kota.

Terang saja warga asli Muara Angke yang menolak reklamasi menjadi marah dan merasa H Mukri memanipulasi pendapat warga.

Dan pada Minggu (6/3/2016), warga yang tergabung dalam Forkeman- MA melakukan klarifikasi kepada H Mukri di kantor RW 011 Kelurahan Pluit dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat .

Di hadapan warga dan tokoh masyarakat, H Tb Mukri membuat pengakuan yang sangat mengagetkan karena dia merasa tidak membuat pernyataan seperti yang dimuat di Warta Kota.

Bahkan dia (H Tb Mukri)menuduh wartawan Warta Kota benisial Jhs, telah memelintir ucapannya.

“Pernyataan yang kami anggap memfitnah wartawan itu kami rekam dan kami bersedia membantu Warta Kota bila ingin melakukan tindakan hukum,” ucap HM Syarifuddin Baso.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta melalui keputusannya No 2238 Tahun 2014 (tanggal 23 Desember 2014) memberi izin pelaksanaan reklamasi pantai kepada PT Muara Wisesa (anak usaha Agung Podomoro).

Diduga, salah satu Keputusan Gubernur itu dilandasi Keppres No 52/1995. Padahal, Keppres ini sudah dicabut dengan keluarnya PP 54 tahun 2008.
Warga nelayan menolak reklamasi, di samping karena payung hukumnya yang masih bisa diperdebatkan, juga reklamasi akan berakibat buruk bagi kelangsungan kehidupan nelayan dan keluarga.

“Penolakan juga dilakukan dengan gugatan hukum di PTUN Jakarta,” kata HM Syarifuddin dalam suratnya, yang juga ditandatangani oleh Sekretaris, Kuntoro.

Warga mendukung Warta Kota karena di antara mereka juga ada yang membuat rekaman saat H Tb Mukri diwawancara beberapa media, dan mengatakan seperti apa yang diucapkannya di koran Warta Kota.

“Kami ada rekamannya, dia bilang begitu. Ini artinya wartawan tidak memelintir ucapannya. Ini sama saja memfitnah wartawan,’ kata salah seorang anggota Forkeman-MA yang mengantar tembusan surat ke redaksi Amunisinews.com.

Warga juga meminta redaksi Warta Kota menampung aspirasi mereka dengan membuat berita sanggahan bahwa ucapan H Tb Mukri tidak mewakili warga asli Muara Angke.

“Ya sesuai aturan hak jawablah,” ungkap warga.
Nah, kelompok warga yang diduga suruhan pihak tertentu inilah yang kemarin ngacir karena takut terbuka identitasnya *hy/lik

 

Pos terkait